Hakim Hadirkan Dua Saksi di Sidang Ketujuh Rektor IAIN Hamka Siregar, Ini Keterangannya

Saya sadar dan tidak ada yang memaksa menandatangani BA Serah Terima. Tandatangan karena kesepakatan bersama dengan teman-teman.

Hakim Hadirkan Dua Saksi di Sidang Ketujuh Rektor IAIN Hamka Siregar, Ini Keterangannya
TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Hakim Ketua Haryanta bertanya kepada saksi ahli kehutanan Heru Wahyono untuk diambil kesaksiannya dalam persidangan ketujuh dugaan korupsi meubelair Rusunawa IAIN Pontianak, di PN Tipikor Pontianak, Jalan Uray Bawadi, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (29/11/2017) siang. Ia mengatakan kayu kualitas baik berbeda harga dengan kayu kualitas buruk, sehingga memungkinkan ada selisih harga karena ketidaksesuaian spesifikasi barang. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sidang ketujuh terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pengadaan meubelair Rumah Susun Mahasiswa (Rusunawa) STAIN Pontianak (red_sekarang IAIN Pontianak) Tahun 2012, Hamka Siregar kembali digelar di Ruang Kartika, Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Pontianak, Jalan Urai Bawadi, Rabu (29/11/2017) pukul 11.0/ WIB. 

Sidang beragenda pemeriksaan pokok perkara Rektor IAIN Pontianak ini menghadirkan dua orang saksi yakni Anggota Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Nopriansyah dan saksi ahli kehutanan Heru Wahyono. 

Sidang dipimpin Hakim Ketua Haryanta SH MH didampingi dua orang hakim anggota dan satu panitera. Terdakwa didampingi dua orang penasehat hukum diantaranya Maskun Sofyan SH dan Abid Arfiansyah SH . Kejaksaan Negeri (Kejari) Pontianak mengutus dua Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni Rita Hilga SH dan Wara SH.

Sebelum memberikan keterangan pada sidang nomor perkara 48/Pid.Sus-TPK/2017/PN Ptk, ketiga saksi diambil sumpah di bawah kitab suci. Selanjutnya, satu per satu saksi dicecar pertanyaan terkait proyek pengadaan meubelair dari Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa.

Baca: Tingkatkan Pelayanan Prima Polresta, Pemkot dan PDS Buat Aplikasi Smart Police, Ini Kegunaannya

Mulai dari pembentukan panitia, proses pemeriksaan dan pengujian barang, proses penerimaan barang, anggaran, tidak dibentuknya Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), hingga apakah ada unsur kesengajaan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak membentuk PPHP.

Saksi pertama, Anggota Pokja ULP Nopriansyah mengakui tidak ada pembentukan PPHP dalam proyek ini. Kendati demikian, ia paham bahwa seharusnya setiap proyek pengadaan barang dan jasa harus ada pembentukan PPHP. 

"Secara regulasi memang harus ada PPHP. Tapi, dalam proyek ini setahu saya tidak pernah disarankan ada PPHP. Sama seperti proyek-proyek sebelumnya," ungkapnya saat persidangan. 

Ia menambahkan penunjukkan dirinya berdasarkan kewenangan Hamka Siregar selaku KPA. Dalam menjalankan tugas, Nopriansyah mengetahui tugas Pokja diantaranya menerima berkas penawaran dan menentukan pemenang penawaran. 

Halaman
12
Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help