Jemputlah Paksa Ku Menghilang

Ketika KPK kembali menetapkan Setnov sebagai tersangka dengan tuduhan yang sama pada 31 Oktober

Jemputlah Paksa Ku Menghilang
BBC.COM
SETYA NOVANTO 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tak salah bila banyak pihak berkesimpulan, meskipun Indonesia negara hukum, hukum menjadi sedemikian rumit menghadapi Setya Novanto, Ketua DPR RI yang kini 'DPO' setelah menghilang saat dilakukan penjemputan paksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di kediaman Novanto, Rabu malam.

Seperti diberitakan, puluhan petugas KPK dengan kawalan anggota Brimob bersenjata lengkap datang ke kediaman Setya Novanto, di Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Rabu malam. Kedatangan mereka untuk melakukan penjemputan paksa.

Namun Setya sudah menghilang dari rumahnya dan hingga kini tak kunjung menampakkan batang hidungnya.

(Baca: Majukan Pendidikan Non Formal, Ini Yang Perlu Dilakukan Menurut Aunurrahman )

Setnov sebelumnya sudah berkali-kali mangkir saat dipanggil KPK, baik sebagai tersangka maupun saksi. Terakhir Rabu (15/11), dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP yang merugikan negara Rp 2,3 triliun. Namun Ketua Umum Partai Golkar itu lebih memilih memimpin rapat paripurna di DPR RI.

Seperti diketahui, Setnov melakukan banyak cara supaya lolos dari jerat KPK. Saat KPK menetapkan sebagai tersangka, Setya mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim Cepi Iskandar memenuhi gugatan itu dan membatalkan status tersangka Setya pada September silam.

Ketika KPK kembali menetapkan Setnov sebagai tersangka dengan tuduhan yang sama pada 31 Oktober, pengacara Setya melaporkan Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua Saut Situmorang serta 24 penyidik ke polisi.

Mereka mempersoalkan surat permintaan pencegahan Setya ke luar negeri ke Ditjen Imigrasi serta surat perintah penyidikan yang diteken kedua pimpinan KPK itu, yang mereka anggap tak sah dan melanggar kewenangan.

Sayangnya, pihak Polri langsung meningkatkan laporan itu ke tahap penyidikan. Semestinya Kapolri Jenderal Tito Karnavian memerintahkan anak buahnya menghentikan perkara itu. Sejauh ini, seperti disampaikan Kapolri Tito kepada wartawan di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (15/11), proses laporan Setnov bisa dihentikan, jika dalam proses pengumpulan keterangan tak ditemukan unsur pidana.

Sebelum digerebek kemarin malam, melalui pengacaranya, Frederich, Setya berencana menggugat surat penetapan tersangka kedua itu ke pengadilan praperadilan. Alasannya, penetapan tersangka di awal penyidikan tak sah, seperti penilaian hakim Cepi Iskandar.

Halaman
12
Penulis: Ahmad Suroso
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved