TribunPontianak/

Dandim Ingatkan Anggota Jaga Netralitas di Pilkada 2018

TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis,

Dandim Ingatkan Anggota Jaga Netralitas di Pilkada 2018
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / RIDHO PANJI PRADANA
Dandim 1204/Sanggau Letkol Inf Herry Purwanto saat menyampaikan materi dalam acara dialog publik yang mengangkat tema mengawal pesta demokrasi pada Pilkada tahun 2018 di Kantor Bupati Sanggau, Rabu (15/11/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridhoino Kristo Sebastianus Melano

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Komandan Kodim (Dandim) 1204/Sanggau Letkol Inf Herry Purwanto mengingatkan seluruh anggota TNI untuk tetap menjaga netralitasnya menjelang Pilkada tahun 2018.

Penegasan tersebut disampaikan saat menjadi pemateri pada acara dialog publik yang mengangkat tema mengawal pesta demokrasi pada Pilkada tahun 2018 di Kantor Bupati Sanggau, Rabu (15/11/2017).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontot, Dandim 1204/Sanggau, Letkol Inf Herry Purwanto, Waka Polres Sanggau, Kompol Pulung Witono, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Sanggau, Adityo, Kabag Ops Polres Sanggau, Kompol Ricky, Danramil 01/Kapuas, Kapten Inf Bonong.

Ketua Panwaslu Sanggau Inosensius, perwakilan Imigrasi Sanggau, Ikhsan, perwakilan Rupbasan, Syarifudin, perwakilan PT. Erna Djuliawati Reinhard dan Persatuan Orang Melayu.

(Baca: Polisi Pastikan Temuan Tulang Belulang Gang Damai Bukan Tulang Manusia )

Dandim menjamin bahwa TNI tetap konsisten menjaga netralitas. Netralitas TNI merupakan amanah dalam pelaksanaan reformasi internal TNI sesuai Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

"TNI itu tidak berpihak, tidak ikut, atau tidak membantu salah satu pihak. TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis," katanya.

Dia menambahkan, bagi pajurit TNI yang akan mengikuti Pemilu dan Pilkada harus membuat pernyataan mengundurkan diri dari dinas aktif (pensiun) sebelum tahap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR / 546/2006 tanggal 22 Agustus 2006.

Dijelaskannya, Implementasi netralitas TNI dalam Pemilu dan Pilkada dilakukan dalam bentuk mengamankan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada sesuai dengan tugas dan fungsi bantuan TNI kepada Polri.

Netral dengan tidak memihak dan memberikan dukungan kepada satu di antara kontestan Pemilu dan Pilkada.

"Jadi, satuan/perorangan/fasilitas TNI tidak dilibatkan pada rangkaian kegiatan Pemilu dan Pilkada dalam bentuk apapun di luar tugas dan fungsi TNI," bebernya. 

Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help