TribunPontianak/

Pilgub Kalbar

Pilgub 2018, Tes Narkoba Balon Gubernur dan Wagub Wajib Gunakan Urine  

Ada perubahan terkait standar pemeriksaan apakah pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur terdeteksi mengkonsumsi narkoba.

Pilgub 2018, Tes Narkoba Balon Gubernur dan Wagub Wajib Gunakan Urine  
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIZKY PRABOWO RAHINO
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalbar Umy Rifdyawati saat diwawancarai awak media di sela-sela Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 di Kantor KPU Provinsi Kalbar, Jalan Subarkah Nomor 1, Selasa (14/11/2017) siang. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalbar Umy Rifdyawati menegaskan pasangan bakal calon (balon) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat yang ikut kontestasi Pilkada Serentak Tahun 2018 harus lolos uji kesehatan jasmani dan rohani.

Ada perubahan terkait standar pemeriksaan apakah pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur terdeteksi mengkonsumsi narkoba atau obat-obatan terlarang pada momen Pilkada 2018 mendatang.

“Tahun 2018 lebih detail. standar pemeriksaan narkoba wajib menggunakan urine. Ini sudah ditentukan dan ditetapkan,” ungkapnya saat diwawancarai awak media di sela-sela Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 di Kantor KPU Provinsi Kalbar, Jalan Subarkah Nomor 1, Selasa (14/11/2017) siang.

(Baca: KPU Kalbar Gelar Rapat Koordinasi Tahapan Pilgub Kalbar Tahun 2018 )

Jika Pilkada sebelumnya, pemeriksaan narkoba masih bersifat pilihan. Para pasangan bakal calon boleh memilih apakah menggunakan rambut, darah atau urine.

Terkait standar ini, KPU telah berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). KPU juga sudah berkoordinasi dengan Himpunan Psikologi Seluruh Indonesia (Himpsi) guna pemeriksaan rohani.

Penentuan standar kesehatan diserahkan kepada lembaga-lembaga sesuai ranah masing-masing. KPU tidak punya kapasitas menetapkan standar pemeriksaan kesehatan pasangan balon.

“KPU Republik Indonesia sudah koordinasi dengan BNN, HIMSI dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Standar ini jadi acuan dan akan kami sampaikan ke tim pemeriksa yang harus dipenuhi oleh bakal pasangan calon,” katanya.

Saat pemeriksaan kesehatan, apapun hasilnya menjadi acuan KPU. Umy menegaskan tidak adak pemeriksaan pembanding dan hasil bersifat mutlak.  

Umy menambahkan rapat koordinasi sebagai upaya awal persiapan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018.

Tidak hanya dari segi uji kesehatan, KPU juga ingatkan kembali semua pihak terkait punya kewenangan dalam proses pejaringan balon. Misalnya, pihak kepolisian. Polda Kalbar mengeluarkan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kriminal_Red) bagi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur.

“Kalau calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, SKCK dikeluarkan Polres. Lalu di Pengadilan, terkait surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana,” tandasnya.

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help