TribunPontianak/

Pilkada Serentak

KPU Kalbar Minta Partisipasi Seluruh Stakeholders Saat Pilkada 2018

“Kemudian, pembentukan PPK, PPS dan KPPS, pendaftaran pemantau pemilihan, serta pemutakhiran data dan daftar pemilih,” paparnya.

KPU Kalbar Minta Partisipasi Seluruh Stakeholders Saat Pilkada 2018
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIZKY PRABOWO RAHINO
Suasana rapat koordinasi penyelenggaraan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 di Kantor KPU Provinsi Kalbar, Jalan Subarkah Nomor 1, Selasa (14/11/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat, Kasiono meminta peran seluruh stakeholders atau pemangku kepentingan bersama-sama berpartisipasi di setiap tahapan kegiatan Pilkada Serentak 2018 di Kalbar.

Seperti diketahui, selain pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar pada 27 Juni 2018 mendatang, empat kabupaten akan melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diantaranya Kabupaten Mempawah, Sanggau, Kubu Raya dan Kayong Utara.

Lalu, pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Pontianak.

(Baca: Mantan Kapolda Kalbar Serap Aspirasi Warga di Kubu Raya )

“Kita semua harus berpartisipasi agar tahapan Pilkada berjalan sukses. Pilkada yang menjunjung tinggi asas pemilihan mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan aksesibilitas,” ungkapnya saat Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 di Kantor KPU Provinsi Kalbar, Jalan Subarkah Nomor 1, Selasa (14/11/2017) siang.

(Baca: Ini Mekanisme Verifikasi Faktual Calon Perseorangan di Pilgub 2018 Mendatang )

Kasiono memaparkan tahapan persiapan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar Tahun 2018 terdiri dari penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan pemilihan, sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS.

“Kemudian, pembentukan PPK, PPS dan KPPS, pendaftaran pemantau pemilihan, serta pemutakhiran data dan daftar pemilih,” paparnya.

Sedangkan tahapan penyelenggaraan terdiri dari pencalonan yakni syarat dukungan pasangan calon perseorangan dan pendaftaran pasangan calon, sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, kampanye melalui debat publik/debat terbuka antar pasangan calon, media massa cetak dan elektronik, srta masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye.

Halaman
12
Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help