TribunPontianak/

Pilgub Kalbar

Ini Mekanisme Verifikasi Faktual Calon Perseorangan di Pilgub 2018 Mendatang

Itu harus dipatuhi oleh bakal pasangan calon independen, begitu juga yang diusung oleh partai politik dan gabungan partai politik.

Ini Mekanisme Verifikasi Faktual Calon Perseorangan di Pilgub 2018 Mendatang
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIZKY PRABOWO RAHINO
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalbar Umy Rifdyawati saat diwawancarai awak media di sela-sela Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 di Kantor KPU Provinsi Kalbar, Jalan Subarkah Nomor 1, Selasa (14/11/2017) siang. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat Umy Rifdyawati menegaskan setiap pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat harus penuhi syarat dukungan dan sebaran minimal sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

“Itu harus dipatuhi oleh bakal pasangan calon independen, begitu juga yang diusung oleh partai politik dan gabungan partai politik. Persyaratan itu harus dipenuhi,” ungkapnya kepada Tribun Pontianak, saat diwawancarai awak media di sela-sela Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 di Kantor KPU Provinsi Kalbar, Jalan Subarkah Nomor 1, Selasa (14/11/2017) siang.

(Baca: Pilgub 2018, Tes Narkoba Balon Gubernur dan Wagub Wajib Gunakan Urine )

Sepanjang persyaratan tidak dipenuhi, semua bakal calon masih diberi kesempatan memperbaiki. Ketika, sudah diperbaiki dan hasil penelitian masih ada persyaratan tidak terpenuhi. Maka, berdasarkan ketentuan, balon tidak lolos menjadi pasangan calon.

Umy memaparkan khusus verifikasi calon perseorangan atau independen, sesuai alur KPU harus memastikan pada saat penyerahan dokumen dukungan.

“Minimal dukungan minimal dan sebaran minimal terpenuhi dulu. Jika itu terpenuhi, maka kami akan keluarkan tanda terima. Jika, belum terpenuhi akan kami kembalikan dan dapat disampaikan lagi sampai batas akhir penyampaian dokumen dukungan,” jelasnya.

Jika sudah diterima, maka akan dilakukan verifikasi administrasi. Usai verifikasi administrasi selesai dan dilakukan KPU, dilanjutkan verifikasi faktual di tingkat bawah oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).

“Mekanisme verifikasi ada tiga tahap, pertama mendatangi. Semua didatangi satu kali setelah itu, jika ketemu ditanyakan mendukung atau tidak. Kalau mendukung penuhi syarat. Kalau tidak harus mengisi formulir BA 5 dan dinyatakan tidak memenuhi syarat,” terangnya.

Ketika ditemukan kondisi tidak bertemu, KPU akan menghubungi PPS, lantas PPS akan menemui tim pasangan calon yang ada di desa untuk dikumpulkan paling lama tiga hari sejak tidak ditemukan.

“Setelah itu silahkan tim berkoordinasi dengan PPS untuk mendatangi. Berapa yang dikumpulkan itu yang diverifikasi. Jika masih tidak datang saat dikumpulkan, maka pendukung itu yang datang ke PPS atau kantor desa  atau kelurahan sampai batas akhir verifikasi faktual,” katanya.

Jika tidak datang sampai batas akhir verifikasi faktual, maka pendukung tidak memenuhi syarat.

“Itu pada tahap pertama, kalau masa perbaikan tidak ada maka mendatangi door to door. Tapi tim yang mengumpulkan, PPS yang menandatangani. Itu mekanisme verifikasi faktual bakal pasangan calon perseorangan,” paparnya.

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help