TribunPontianak/

Tambok Bow Praperadilkan Polda Kalbar, Ini Permintaan Hakim

Tambok bow yang didampingi Videlis Mustahir dan Andi Dewi Juwita selaku pemohon praperadilan...

Tambok Bow Praperadilkan Polda Kalbar, Ini Permintaan Hakim
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/HADI SUDIRMANSYAH
Suasana sidang Praperadilan Tambok Bow melawan Polda Kalbar pada Senin (13/11) di PN 1A Pontianak 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Persidangan Praperadilan antara The Lim Huat didampingi kuasa hukum Tambok bow dkk melawan Polda Kalbar yang diwakili Bidang Hukum Polda Kalbar Kombes Pol A. Widihandoko pada Senin (13/11) siang di pimpin oleh Hakim Jahoras Siringo Ringo

Sebelum persidangan, hakim persidangan praperadilan jahoras Siringo Ringo menuturkan kepada kedua belah pihak pemohon yakni The Lim Huat bersama kuasa hukumnya Tambok Bow dan Termohon Polda Kalbar melalui Bidang Hukum untuk saling berkomitmen agar proses persidangan praperadilan ini lancar.

"Tujuh hari kerja proses persidangan ini sudah harus putus, dan bersama-sama harus komitmen, jika tidak komitmen, akan dilewatkan," Katanya.

Tambok bow yang didampingi Videlis Mustahir dan Andi Dewi Juwita selaku pemohon praperadilan diberikan kesempatan hakim untuk membacakan permohonan yang berisikan 15 halaman tersebut memohon agar ketua Pengadilan negeri kelas 1 A Pontianak melalui hakom yang memeriksa dan mengadili persidangan praperadilan ini untuk menerima dan mengabulkan permohonan pemohon, serta menyatakan tidak sah surat Perintah penyidikan No:SP.sidik/131/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 yang menetapkan kliennya menjadi tersangka oleh Polda Kalbar, lantaran peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 atau pasal 266 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum

Selain itu menyatakan penyidikan Polda Kalbar terkait ditetapkannya kliennya sebagai tersangka itu tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Serta menyatakan Polda Kalbar membayar ganti rugi materil dan inmateril Rp 10juta yakni terkait penetapan kliennya sebagai tersangka yang dinilai cacat yuridis.

Sementara dari Bidkum Polda Kalbar Kombes Pol A Widihandoko didampingi AKBP Hartono, AKBP Wisnubroto, Kompol M. Wahyudi, AKP Dwi Harjana, AKP Gandi Darma Yudanto ini memberikan jawaban atau tanggapan gugatan praperadilan.

Jawaban gugatan yang juga berisikan 15 halaman juga mengatakan pihaknya memiliki alasan dan bukti yang kuat, Jawaban gugatan yang dibacakan oleh Kompol Michael Wahyudi kasubid Bankum Bidkum Polda Kalbar

Di temui usai mengikuti persidangan praperadilan, Kompol M Wahyudi mengatakan terkait Polda Kalbar yang di gugatan mengatakan hal tersebut sah-sah saja, dan itu hak mereka untuk melakukan upaya hukum.

Ia membenarkan perkara yang di tangani oleh Polda Kalbar ini sebelumnya sudah di tangani oleh Polresta Pontianak, akan tetapi pelapor merasa tidak Puas melakukan upaya hukum lain.

"Akhirnya oleh Polda Kalbar di lakukan penyelidikan secara cepat menindaklanjutiny dan di temukan bukti-bukti itu, maka pengaduan itu di tingkatkan jadi laporan polisi dan dilakukan penyidikan," katanya

Lanjutnya, Polda Kalbar telah melakukan proses hukum perkara tersebut secara profesional, proposional, dan diketahui perkara yang ditangani tersebut adalah pemalsuan SPT dan Sertifikat tersebut.

Akhirnya sidang berjalan sekitar dua jam tersebut di putusankan di tunda oleh hakim, untuk dilanjutkan pada selasa (14/11) dengan agenda replik.

Penulis: Hadi Sudirmansyah
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help