TribunPontianak/

Serahkan SK Perizinan, Gubernur Cornelis: Jangan Dijual

Cornelis berpesan apa yang sudah diberikan secara sah (legal) ini diharapkan untuk dapat dijaga, dipelihara, dan dikelola dengan baik.

Serahkan SK Perizinan, Gubernur Cornelis: Jangan Dijual
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Gubernur Kalbar Cornelis menyerahkan SK Perizinan Perhutanan Sosial, Hutan Desa, Hutan Masyarakat, dan Hutan Adat pada acara rapat konsolidasi Pokja percepatan perhutanan sosial dan pencangan gerakan menanam pohon Provinsi Kalbar 2017 di Balai Petitih Kantor Gubernur, Jalan Ahmad Yani Pontianak, (9/11/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridhoino Kristo Sebastianus Melano

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Cornelis menyerahkan SK perizinan perhutanan sosial hutan desa, hutan kemasyarakatan dan hutan adat di Balai Petitih Kantor Gubernur, Jalan Ahmad Yani Pontianak, (9/11/2017).

Cornelis berpesan apa yang sudah diberikan secara sah (legal) ini diharapkan untuk dapat dijaga, dipelihara, dan dikelola dengan baik.

"Jangan dijual," katanya.

Dari perizinan perhutanan sosial yang telah terbit di Kalbar, kata Cornelis, satu yang perlu didorong adalah terkait pengakuan hutan adat.

Masyarakat Kalbar telah menerapkan praktik pengelolaan hutan lestari secara turun temurun melalui penerapan kearifan lokal, satu di antaranya dalam bentuk kebun tembawang.

Kebijakan pemerintah berkenaan dengan pemberian akses kelola hutan kepada masyarakat tertuang dalam RPJMN 2015-2019, dimana pemerintah melalui kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (KemenLHK) telah menetapkan alokasi kawasan hutan seluas 12,7 hektare untuk dikelola masyarakat, dimana kurang lebih 1,5 hektare di antaranya berada di Provinsi Kalbar.

"Perhutanan sosial ini juga merupakan salah satu proyek prioritas," tuturnya.

Dalam rangka mendorong percepatan pengembangan program perhutanan sosial, Kalimantan Barat telah membentuk kelompok kerja percepatan perhutanan sosial (Pokja PPS) yang di tetapkan melalui keputusan Gubernur kalbar nomor 693/Dishut/2016 tanggal 4 oktober 2016 untuk periode 2016-2019.

Kelompok kerja ini menurut Cornelis beranggotakan multi pihak baik unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi dan NGO/LSM maupun kerjasama antar pemerintah.

Dengan keberagaman unsur Pokja PPS tersebut diharapkan pengembangan perhutanan sosial di Kalbar dapat lebih optimal.

Ia berharap agar melalui rapat ini akan terbangun komitmen yang kuat untuk mewujudkan langkah-langkah konkrit terhadap potensi mewujudkan sosial dan upaya pengembangan program perhutanan sosial di Kalbar.

Sehingga proses ini dapat dilaksanakan dengan baik dari tingkat pusat hingga daerah.

"Selain itu diharapkan pertemuan ini juga akan dapat terjalin sinergitas antara OPD terkait di lingkungan pemerintah provinsi Kalbar untuk bersama-sama menyukseskan program perhutanan sosial demi kesejahteraan masyarakat Kalbar," harapnya.

Acara yang dirangkaikan dengan pembukaan rapat konsolidasi Pokja percepatan perhutanan sosial dan pencanangan gerakan aksi menanam pohon Provinsi Kalbar tahun 2017 di hadiri unsur Forkopimda, Wakil Bupati Kubu Raya, Wakil Bupati Sanggau,Wakil Bupati Landak, Unsur perangkat daerah Prov kalbar, unsur pemerintah pusat, BUMD/Swasta, Akademisi, dan undangan lainnya. 

Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help