TribunPontianak/

Ini Pentingnya Rencana Penanggulangan Bencana di Setiap Daerah

Jadi mengukur risiko bahaya itu ada 3 indikatornya, yakni bahaya (Hazard), kerentanan (Vulnerability) dan kapasitas.

Ini Pentingnya Rencana Penanggulangan Bencana di Setiap Daerah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/TITO RAMADHANI
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar diskusi publik penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) daerah tahun 2017 di aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sambas, Jalan Pembangunan, Sambas, Kamis (9/11/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Tito Ramadhani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Analis Pengurangan Risiko Bencana Direktorat Pengurangan Risiko Bencana (PRB) BNPB, Roling Evans Randongkir mengungkapkan, dalam diskusi publik penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) daerah tahun 2017, ia menyampaikan sejumlah rencana penanggulangan bencana daerah.

"Disitu ada perhitungannya, jadi mengukur risiko bahaya itu ada 3 indikatornya, yakni bahaya (Hazard), kerentanan (Vulnerability) dan kapasitas. Kalau untuk alur sistem perencanaan penanggulangan bencana di Indonesia itu ada beberapa tahapan yang pertama dan paling utama itu adalah Kajian Risiko Bencana. Karena dari kajian ini kita sudah bisa melihat apa potensi-potensi atau risiko yang memungkinkan terjadi di Kabupaten Sambas ini," ungkapnya disela-sela diskusi publik di aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sambas, Jalan Pembangunan, Sambas, Kamis (9/11/2017).

(Baca: Gelar Diskusi Publik, Ini Yang Dibahas BNPB di Sambas )

Lanjut Evans, kemudian dari KRB tersebut selanjutnya pada tahap Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), yang kemudian terbagi lagi menjadi empat rencana-rencana lain.

"Seperti Rencana-rencana teknis PRB, Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana, Rencana Operasi Darurat Bencana, kemudian Rencana Pemulihan Bencana. Jadi kalau RPB ini sendiri bersifat lebih umum, jadi semua jenis ancaman dibahas di dalam itu. Sedangkan Rencana Kontingensi itu lebih spesifik per ancaman atau bahaya. Jadi seperti bencana banjir itu khusus banjir," paparnya.

Dari keempat RPB tersebut, nantinya akan berakhir pada penyelenggaraan penanggulangan Bencana yang terpadu, terstruktur, terarah dan terukur.

Evans menerangkan, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) adalah sebuah perangkat advokasi, untuk menjamin dilaksanakannya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada suatu daerah.

"RPB adalah dokumen publik yang dilegitimasi oleh daerah. Sebagai dokumen yang disusun oleh publik, dalam kerangka advokasi (anggaran dan sumber daya lainnya), metode yang kerap kali digunakan adalah metode partisipatif," terangnya.

Sedangkan fungsi dan posisi RPB, Fungsi Perencanaan yakni RPB berfungsi sebagai rencana induk, yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, oleh karena itu RPB harus diintegrasikan dengan RPJMD.

Halaman
12
Penulis: Tito Ramadhani
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help