TribunPontianak/

Gelar Diskusi Publik, Ini Yang Dibahas BNPB di Sambas

RPB untuk kabupaten/kota, jadi diskusi publik ini merupakan suatu rangkaian acara dalam penyusunan RPB ini.

Gelar Diskusi Publik, Ini Yang Dibahas BNPB di Sambas
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/TITO RAMADHANI
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar diskusi publik penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) daerah tahun 2017 di aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sambas, Jalan Pembangunan, Sambas, Kamis (9/11/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Tito Ramadhani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Analis Bencana Direktorat Pengurangan Risiko Bencana (PRB) BNPB, Syauqi mengungkapkan bahwa dalam diskusi publik ini, pihaknya membahas tentang penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) daerah tahun 2017.

"RPB untuk kabupaten/kota, jadi diskusi publik ini merupakan suatu rangkaian acara dalam penyusunan RPB ini. Yang dimulai Agustus 2017, nanti diperkirakan akhirnya pada November 2017, ini menggunakan dana APBN," ungkapnya.

Lanjutnya, pada tahun 2016 ada sebanyak 45 kabupaten/ kota di Indonesia yang telah mendapatkan kesempatan bantuan dari BNPB, terkait penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) dengan anggaran APBN tahun 2017, daerah yang telah menyusun KRB tersebut dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).

"Ada 45 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang tahun ini oleh BNPB dengan menggunakan dana APBN, untuk penyusunan dokumen RPB ini. Salah satunya adalah Kabupaten Sambas. Selain Kabupaten Sambas, seingat saya, kalau untuk di Kalbar itu ada Kabupaten Bengkayang, Ketapang, Landak, Sintang dan Kota Pontianak, jadi ada beberapa kabupaten/ kota di Kalbar," papar Syauqi.

(Baca: BNPB Gelar Diskusi Publik Soal Rencana Penanggulangan Bencana di Sambas )

Dijelaskannya, Risiko Bencana (Risk) adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu, yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

"Sedangkan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi," jelasnya.

Ada beberapa perencanaan dalam Penanggulangan Bencana, yang diawali dari Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), kemudian Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB), selanjutnya Rencana Kontingensi Bencana (Renkon), Rencana Operasi Bencana (Renops) dan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RARR).

"Jadi kegiatan ini lebih tentang bagaimana sih daerah untuk melakukan aksi-aksi dalam melakukan penanggulangan bencana. Dokumen RPB ini sesuai dengan amanat Undang-undang No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, di dalam Pasal 35 itu menyebutkan perlu adanya perencanaan dalam penanggulangan bencana," terangnya.

Syauqi menegaskan, seluruh wilayah Indonesia tentunya memiliki tingkat kerawanan terhadap bencana.

"Seluruh kabupaten/kota di Indonesia itu nggak ada yang aman dari bencana, semuanya itu rawan bencana. Salah satunya itu di Kabupaten Sambas, kalau saya lihat sekilas, karena dataran rendah mungkin bencananya seperti banjir, tanah longsor atau gerakan tanah," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar diskusi publik penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) daerah tahun 2017 di aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sambas, Jalan Pembangunan, Sambas, Kamis (9/11/2017).

Diskusi publik ini dihadiri sekitar 21 peserta dari SKPD Kabupaten Sambas, Mahasiswa dan stake holder terkait.

Penulis: Tito Ramadhani
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help