Tapak Tower SUTT 1500 KV Sekadau - Sintang Penuhi Kebutuhan Listrik Warga Sintang

Ditinjau dari kesehatan pemasangan SUTT sudah sesuai standar WHO/SNI sehingga tidak membahayakan kesehatan.

Tapak Tower SUTT 1500 KV Sekadau - Sintang Penuhi Kebutuhan Listrik Warga Sintang
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Konsultasi Publik atau Sosialisasi Pembangunan Tapak Tower SUTT 150 kV Sekadau - Sintang bertempat di aula kantor Desa Suka Jaya, Kecamatan Kecamatan Tempunak Jumat (3/11/2017) siang. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Wahidin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG- Kapolsek Tempunak mengadiri Konsultasi Publik atau Sosialisasi Pembangunan Tapak Tower SUTT 150 kV Sekadau - Sintang bertempat di aula kantor Desa Suka Jaya, Kecamatan Kecamatan Tempunak Jumat (3/11/2017) siang.

Kegiatan tersebut dihadiri Camat Tempunak diwakili Sekcam Kiyang, Kapolsek Tempunak Iptu Sydayat, Danramil Tempunak Edy Firmasyah , Staff Pengadaan Tanah UPP 2 PLN Sintang Aulia Rohman Maulana, Kades Suka Jaya, Tomas, Todat dan masyarakat pemilik lahan sebagai peserta sosialisasi.

Adapun materi sosialisasi bahwa pembangunan tower SUTT 150 kV merupakan kepentingan umum untuk meningkatkan daya listrik di Kabupaten Sintang.

(Baca: Wabup Sanggau Panen Ikan Lele Dengan Sistem Bioflok )

Pembangunan tower tersebut berukuran 15 m x 15 m untuk tower lurus dan 20 m x 20 m untuk tower sudut, khusus di Desa Suka Jaya jumlah tower yang akan dibangun sebanyak 25 buah.

Pembebasan lahan dari masyarakat yaitu ganti rugi, pada tahun 2009 telah dilakukan survei dan pemasangan patok tanah dalam waktu dekat akan disampaikan besaran harga ganti rugi lahan.

(Baca: Hari Kedua Operasi Zebra, Polres Kapuas Hulu Jaring 50 Pelanggar )

Ditinjau dari kesehatan pemasangan SUTT sudah sesuai standar WHO/SNI sehingga tidak membahayakan kesehatan.

Adanya tuntutan adat salah basa, mali, sengkelan yang disampaikan oleh Kuanyi kepada PLN bahwa pada saat tim melakukan survei dan penancapan patok untuk tapak tower tidak ada memberi tahu kepada tokoh masyarakat,tokoh desa dan tokoh adat, adapun penyelesaian adat menunggu pernyataan dari pihak desa dan bidang adat.

Penulis: Wahidin
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved