TribunPontianak/

DPRD Kalbar: Kawasan Atau Lahan Usaha Wajib Miliki Areal Konservasi

Sehingga setiap kawasan atau lahan yang diberikan izin untuk kegiatan usaha wajib memiiki areal konservasi.

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Selain Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Raperda PLP2B), DPRD Kalbar juga menganggap penting Raperda Pengolahan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan.

Anggota DPRD Kalbar Fraksi Demokrat Setyo Gunawan menerangkan latar belakang Perda ini adalah adanya kebutuhan melindungi kawasan atau lahan yang memiliki nilai konservasi tinggi.

“Sehingga setiap kawasan atau lahan yang diberikan izin untuk kegiatan usaha wajib memiiki areal konservasi,” ungkapnya, Jumat (13/10/2017).

Areal konservasi adalah suatu kawasan bernilai konservasi tinggi dan kawasan yang memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, agama dan adat istiadat di masyarakat.

“Baik kawasan yang memiliki izin maupun belum berizin,” terangnya.

Ia tidak menampik memang diperlukan langkah-langkah kebijakan dalam mengatur pemanfaatan lahan secara berkelanjutan. Ini guna memberi perlindungan terhadap lahan bagi kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup.

“Kami memahami dan sangat mendukung upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar dalam mewujudkan pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan,” tandasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kalbar Fraksi Golkar Ifan Arsyad menegaskan Golkar dukung penuh adanya Peraturan Daerah (Perda) Pengolahan Lahan Berbasis Lahan Berkelanjutan.

“Kami mendukung potensi yang ada di Kalbar dapat dibudidayakan semaksimal mungkin,” tegasnya.

Ifan menambahkan keberadaan Perda nantinya menjadi pedoman. Sehingga, memberikan payung hukum melindungi kawasan konservasi.

“Khususnya, pergerakan ekonomi, sosial dan budaya,” pungkasnya.

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help