TribunPontianak/

Tanggapi Penolakan GGD, Ini Penjelasan Kadisdikbud Kalbar

Penempatan orang-orang ini seharusnya diserahkan pada pemerintah daerah. Jangan diatur oleh kementerian

Tanggapi Penolakan GGD, Ini Penjelasan Kadisdikbud Kalbar
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/FILE
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Alexius Akim 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridhoino Kristo Sebastianus Melano

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Alexius Akim mengatakan, pada 2016 dirinya menolak Program Guru Garis Depan (GGD) untuk SMA dan SMK sederjat.

"Karena saya sudah menolak dan tidak diberi lagi jatah, tapi SD dan SMP masih diberi melalui bupati /wali kota. Saya tidak jauh jumlahnya berapa," katanya, Kamis (12/10/2017).

Sudah dari dulu katanya, ia menyampaikan pada menteri melalui Dirjen guru dan ketenagapendidikan bahwa bukannya tidak setuju dengan program GGD, tetapi proses perekrutannya itu yang perlu ditinjau.

(Baca: Massa yang Menolak GGD Malah Foto Bareng di Depan Gedung DPRD Usai Orasi )

Di Kalbar sendiri banyak lulusan FKIP, STKIP, dan IKIP. Bahkan mereka sudah honor 5 hingga 10 tahun. Mengapa tidak mereka itu yang diberdayakan. "Lalu merekrut yang dari Aceh, dari Pulau Jawa diangkut di sini," tuturnya.

Penempatan orang-orang ini seharusnya diserahkan pada pemerintah daerah. Jangan diatur oleh kementerian.

Contoh soal, mereka ini banyak beragama Islam. Di tempatkan di tempat yang tidak ada masjid, surau yang notabene orang Dayak semua di situ.

"Ini kan bagaimana mereka mau beribadah. Justru ini pelanggaran HAM saya bilang, nda boleh, kasihan mereka," beber Akim.

(Baca: Supaya Mata Sehat, Dharu Baca Buku di Tempat Terang )

Akim menegaskan akan tetap menolak progam GGD bila polanya masih sama dan tak berubah.

"Mereka yang merekrut, menentukan jumlah, celakanya yang membayar gajinya APBD daerah, kan gila gitu," tegasnya.

Akim menyebut bahwa GGD menyampaikan pada dirinya justru mereka banyak pulang sembunyi-sembunyi.

Mereka menumpang ojek ke Sintang, mau pulang ke Jawa, tidak sanggup katanya. Ketidaksanggupan ini menurut Akim mungkin karena melihat kehidupan di sana dan jarak yang jauh.

"Mereka kan di kota yang dimabilnya itu, orang kota di suruh masuk kampung. Gak bisa," tutur Akim. 

Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help