TribunPontianak/

Pemilihan Ulang Tertunda, Bupati Mempawah Panggil Calon Kepala Desa

polemik pemilihan kepala Desa Antibar memasuki babak baru. Pasca tertundanya proses pemilihan ulang di TPS 2 yang direncanakan hari ini, Kamis

Pemilihan Ulang Tertunda, Bupati Mempawah Panggil Calon Kepala Desa
ilustrasi
Pilkades

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hamdan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH – Polemik pemilihan kepala Desa Antibar memasuki babak baru. Pasca tertundanya proses pemilihan ulang di TPS 2 yang direncanakan hari ini, Kamis (12/10/2017).

Pemerintah Kabupaten Mempawah melalui Dissos PP, PA, dan Pemdes Kabupaten mempawah menjadwalkan kembali pemilihan ulang pilkades, Senin (16/10/2017) mendatang.

Kepala Bidang Pemdes Dissos, PP, PA, dan Pemdes Kabupaten Mempawah, Rizal Matuardi mengatakan Bupati Mempawah Ria Norsan telah memanggil empat cakades Antibar yang mengikuti Pilkades. Namun dari pertemuan tersebut hanya dua cakades yang datang, yakni Ariandi dan Dendi.

(Baca: Tim Terpadu Terus Giat Sosialisasi Kurangi Dampak Karhutla )

Calon lainnya, Ifan dan Hatemon tidak menghadiri. Rizal menjelaskan cakades ifan saat pertemuan sedang berada di Ketapang. Ifan menyatakan mengikuti seluruh hasil pertemuan, sementara untuk Hatemon tidak diketahui alasannya.

(Baca: Concern Dengan Budaya, Hotel Transera Akan Gelar Festival Tidayu )

“Hasil pertemuan tersebut mencabut surat penundaan pemilihan ulang yang dikeluarkan Sekda, kemudian melaksanakan pilkades ulang khusus TPS 2 pada hari Senin nanti,” ujarnya.

(Baca: Bansos di Kapuas Hulu Terbesar untuk Rumah Ibadah )

Dirinya mengatakan, keputusan yang telah ditetapkan pemerintah daerah bersifat final. Keputusan tersebut urgen untuk segera diambil menyangkut kewibawaan pemerintah daerah.

Kabid Pemdes Dissos, PP, PA, dan Pemdes Kabupaten Mempawah Rizal Matuardi.
Kabid Pemdes Dissos, PP, PA, dan Pemdes Kabupaten Mempawah Rizal Matuardi. (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / Hamdan)

Mengenai gugatan tata usaha Negara ke PTUN oleh kubu hatemon, hal tersebut tidak akan mempengaruhi proses pemilihan ulang

“Setiap warga Negara tentunya boleh menyampaikan gugatan ketika merasa mendapatkan ketidak adilan. Kami menghargai gugatan PTUN namun proses pemiihan ulang ini harus tetap berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah di ambil,” ujarnya.

Penulis: Hamdan Darsani
Editor: Nasaruddin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help