TribunPontianak/

Kehadiran GGD Yang Ditolak Sejumlah Pihak, Mahasiswa Ini Ungkap Alasannya

Menurutnya program GGD ini bertolakbelakang dengan kesejahteraan guru-guru yang sudah selama ini mengabdi masih memprihatinkan.

Kehadiran GGD Yang Ditolak Sejumlah Pihak, Mahasiswa Ini Ungkap Alasannya
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/WAHIDIN
Ketua BEM STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Beti Suci Elese 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Wahidin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG- Ketua BEM STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Beti Suci Elese meminta kepada Ketua DPRD Kabupaten Sintang untuk dapat menyampaikan aspirasi terkait penolakan Guru Garis Depan (GGD) kepada pemerintah pusat khususnya Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

"Jadi kami berharap apa yang kita bicarakan pada audiensi ini tidak sampai di ruangan ini saja, namun dapat diteruskan kepada pemerintah provinsi, dan tentunya sampai ke pusat," katanya saat diwawancarai Tribun Pontianak di Gedung DPRD Kabupaten Sintang, Kamis (12/10/2017) pagi.

Ia juga meminta, baik kepada DPRD maupun Pemerintah Kabupaten Sintang dapat memperhatikan guru-guru yang sudah mengabdi selama ini, terutama guru honorer.

(Baca: Tampung Aspirasi Massa Tolak Guru Garis Depan di Sintang, Begini Penjelasan Ketua DPRD )

Apalagi memang banyak guru honorer di daerah perbatasan dan tertinggal di Kabupaten Sintang.

"Kenapa tidak mengangkat mereka saja menjadi pegawai negeri sipil. Mengapa harus mengambil dari luar. Sementara mereka sudah mengerti kultur di daerah tersebut karena sudah mengabdikan diri selama bertahun-tahun. Mereka juga punya kemampuan," jelasnya.

Menurutnya program GGD ini bertolakbelakang dengan kesejahteraan guru-guru yang sudah selama ini mengabdi masih memprihatinkan.

Apalagi GGD yang baru masuk dan mengajar nantinya mendapatkan tunjangan sebesar delapan juta.

(Baca: Tolak Kehadiran Guru Garis Depan, Massa Lakukan Aksi di DPRD Sintang )

"Tidak adil bagi guru honorer khususnya yang selama ini sudah mengabdi. Bayangkan saja mereka hanya digaji 400 ribu selama satu bulan. Apa yang bisa didapatkan dengan gaji sebesar itu. Tentu sangat tidak adil bagi guru yang selama ini sudah mengabdi," terangnya.

Ia kembali menegaskan bahwa program GGD yang dinyatakan sebagai pemerataan sama sekali tidak sesuai.

Karena memang tidak menuntaskan permasalahan pendidikan yang tidak merata di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sintang.

"Karena mendatangkan guru dari luar itu hanya akan menambah pengangguran sarjana dari daerah tersebut.

Padahal kami putra-putri daerah juga siap membangun daerah kami. Makanya kami meminta perhatikan dahulu putra-putri daerah," pungkasnya.

Penulis: Wahidin
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help