TribunPontianak/

Kapolsek Sampaikan Surat Edaran Gubernur pada Penyelenggaraan Bimtek

Bimtek sistem keuangan Desa Kecamatan Serawai Oleh PEMDES Kabupaten Sintang merupakan kegiatan lanjutan yang dilaksanakan Bertempat di gedung serba

Kapolsek Sampaikan Surat Edaran Gubernur pada Penyelenggaraan Bimtek
ISTIMEWA
Bimtek sistem keuangan Desa Kecamatan Serawai oleh Pemdes Kabupaten Sintang merupakan kegiatan lanjutan yang dilaksanakan di gedung serba guna Kecamatan Serawai, Kamis (12/10/2017) siang. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Wahidin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Bimtek sistem keuangan Desa Kecamatan Serawai Oleh PEMDES Kabupaten Sintang merupakan kegiatan lanjutan yang dilaksanakan Bertempat di gedung serba guna Kecamatan Serawai, Kamis (12/10/2017) siang.

Kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari, pada hari pertama di buka oleh Sekcam Kecamatan Serawai Rafael Nurdin.

Adapun tujuan kegiatan tersebut yaitu untuk Mengimput APBDes tahun 2017 ke dalam aplikasi keuangan desa ( siskeudes ).

Sebagai narasumber Kasi Aset Desa Kabupaten Sintang, Samson Aboy.

(Baca: BBPOM Sasar Pelajar, Hindarkan Anak dari Penyalahgunaan Obat )

Dan kegiatan di hari kedua ini diisi Camat Serawai, Oktavianus Harsumpeda dan penyampaian dari Kapolsek Serawai, Iptu Suwaris.

Hadir dalam giat tersebut yaitu Bapak Camat Serawai Oktavianus Harsumpeda, Samson Aboy, Akin firmansyah, Sayip Kasroni, A.M Juniarto, Elly Rosiana, para Kades, Sekdes, Bendahara desa, Kaur desa dan staf desa.

Dalam kesempatan tersebut Kapolsek Serawai Iptu Suwaris terlebih dahulu memperkenalkan diri sebagai Kapolsek Serawai yang baru kepada para Kades dan Perangkat Desa.

Pada penyampaiannya Kapolsek Serawai berharap agar para kades beserta perangkatnya untuk tidak sungkan dan meminta supaya saling bekerja sama mengenai komunikasi dan koordinasi.

(Baca: HUT Kabupaten Landak, Ini Harapan Sekda )

Kapolsek juga menberikan informasi tentang surat edaran dari Gubernur Kalbar mengenai pembebasan pokok dan sanksi administrasi berupa denda bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) atas penyerahan kepemilikan kedua dan seterusnya.

Kemudian pembebasan sanksi administrasi berupa denda pajak kendaraan bermotor (PKB).

"Pembebasan tersebut berlaku bagi seluruh wajib pajak yang melakukan pembayaran terhitung tanggal 1 November 2017 samapai tanggal 29 Desember 2017," ungkap Kapolsek.

Penulis: Wahidin
Editor: Nasaruddin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help