TribunPontianak/

Pilkada Serentak

Daftar Jadi Pemantau Pilkada, Ini Syaratnya!

Disaat melakukan pendaftaran, lembaga pemantau pemilihan juga harus menyerahkan kelengkapan administrasi

Daftar Jadi Pemantau Pilkada, Ini Syaratnya!
Ilustrasi
Pilkada

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridhoino Kristo Sebastianus Melano

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat (Kalbar) membuka pendaftaran Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan  Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota  tahun 2018.

Anggota KPU Kalbar, Misrawi menjelaskan, untuk mendapatkan akreditasi sebagai pemantau pemilihan, lembaga pemantau pemilihan wajib memenuhi persyaratan.

Lembaga pemantau pemilihan harus bersifat independen, mempunyai sumber dana yang jelas dan terdaftar dan memeroleh akreditasi dari KPU Provinsi/KPU kabupaten/kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauan pemilihan.

(Baca: KPU Kalbar Buka Pendaftaran Pemantau Pilkada, Catat Tanggalnya! )

“Jika ada yang tidak terpenuhi dari ketiga syarat tersebut, maka KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota tidak akan memberikan akreditasi kepada lembaga pemantau tersebut,” katanya, Kamis (12/10/2017).

Disaat melakukan pendaftaran, lembaga pemantau pemilihan juga harus menyerahkan kelengkapan administrasi meliputi, profil organisasi lembaga pemantau, nama dan jumlah anggota pemantau, alokasi anggota pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur masing-masing di daerah provinsi.

(Baca: Menkes RI Hadiri Peringatan Hari Penglihatan Sedunia Di Pendopo Gubernur )

Kemudian untuk daerah kabupaten/kota, dan kecamatan, alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota masing-masing di daerah kabupaten/kota dan kecamatan, rencana, jadwal kegiatan Pemantau Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau, nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan.

Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan, surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan.

"Serta surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan," bebernya.

Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help