TribunPontianak/

Bansos di Kapuas Hulu Terbesar untuk Rumah Ibadah

Pemerintah Kapuas Hulu terus memperhatikan aspek keagamaan di Bumi Uncak Kapuas, dengan menganggarkan sarana dan prasarana rumah ibadah melalui dana

Bansos di Kapuas Hulu Terbesar untuk Rumah Ibadah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / SAHIRUL HAKIM
Kabag Kesra Setda Kapuas Hulu, Iwan Setiawan. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Sahirul Hakim

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Pemerintah Kapuas Hulu terus memperhatikan aspek keagamaan di Bumi Uncak Kapuas, dengan menganggarkan sarana dan  prasarana rumah ibadah melalui dana bantuan sosial (bansos).

"Secara umum memang dana hibah dan bansos diberikan pada organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan serta pembangunan rumah ibadah. Untuk tahun ini porsi terbesar untuk rumah ibadah," ujar Kabag Kesra Setda Kapuas Hulu, Iwan Setiawan kepada wartawan, Kamis (12/10/2017).

(Baca: Pemerhati Jembatan: Waspada Penurunan Jalan Akibat Peralihan Lalu Lintas )

Iwan juga menuturkan, saat ini rumah ibadah memang sedang menjadi prioritas pemerintah Kapuas Hulu, karena itu kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan iman dan takwa.

"Kalau rumah ibadah nyaman, masyarakat enak untuk beribadah. Lagian proposal banyak diusul dari masyarakat memang pembangunan rumah ibadah," ujarnya.

(Baca: Gelar Jalan Sehat, Ombudsman Ajak Pemuda Peduli Layanan Publik )

Bagi tempat ibadah yang mendapatkan bantuan setiap tahun, jelas Iwan Setiawan, karena telah sesuai dengan ajuan masyarakat itu sendiri, dan kemampuan anggaran dari pemerintah Kapuas Hulu sendiri.

"Besaran dana yang diberikan tergantung di tingkatan mana rumah ibadah tersebut dibangun. Kalau rumah ibadah yang dibangun itu di sekitar kota Putussibau, atau merupakan situs, tentu anggaran yang dihibahkan besar. Kalau tempat ibadahnya di kecamatan memang agak kecil," ucapnya.

(Baca: Koleksi Terbaru di Converse Ayani Megamal Pontianak, Begini Rupa Converse One Star )

Untuk realisasi pembangunan rumah ibadah, pihaknya tetap memperhatikan persebaran di kecamatan. Tidak berfokus di satu kecamatan saja.

Bagi panitia yang mengusulkan pembangunan, wajib memiliki akta notaris.  

"Kami memang mempertegaskan pengurus atau panitia yang membangun sudah punya akta notaris. Itu penting untuk legalitas, kita harus hindari kepengurusan ganda," ungkapnya.

Penulis: Sahirul Hakim
Editor: Nasaruddin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help