TribunPontianak/

Citizen Reporter

Sekda Sanggau Sebut Uji Kompetensi Penting Untuk Pejabat Eselon II B

Sebanyak 20 Kepala Perangkat Daerah definitif mengikuti ujian kompetensi pejabat pimpinan tinggi pratama.

Sekda Sanggau Sebut Uji Kompetensi Penting Untuk Pejabat Eselon II B
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Suasana ujian kompetensi pejabat pimpinan tinggi pratama dilingkungan pemerintah kabupaten Sanggau tahun 2017 yang berlangsung di aula kantor Bappeda kabupaten Sanggau, Senin (9/10/2017). 

Citizen Reporter
Kardi
Staf Diskominfo Kabupaten Sanggau

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Sebanyak 20 Kepala Perangkat Daerah definitif mengikuti ujian kompetensi pejabat pimpinan tinggi pratama dilingkungan pemerintah kabupaten sanggau tahun 2017 yang berlangsung di aula kantor Bappeda kabupaten Sanggau, Senin (9/10/2017).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) kabupaten Sanggau yang akan berlangsung selama dua hari kedepan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sanggau AL Leysandri saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa kegiatan ini pertama kali dilakukan untuk dilingkungan pemerintah kabupaten atau kota yang ada d Kalimantan Barat.

“Mengapa dilakukan ujian kompetensi pejabat pimpinan tinggi pratama (esolon II b) dilingkungan pemerintah kabupaten sanggau, untuk melaksanakan amanat PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS,” tegasnya.

(Baca: Kunjungi Kodim 1204/Sanggau, Danrem Ingatkan Jaga Stabilitas Keamanan )

Lanjutnya, sesuai dengan Pasal 132 ayat 1 Pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi di antara pejabat pimpinan tinggi dalam satu instansi.

“Kemudian mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi syarat, sesuai standar kompetensi Jabatan dan telah menduduki jabatan paling singkat dua tahun dan paling lama lima tahun, ” jelasnya.

Selain itu, pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Artinya uji kompetensi ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian apabila akan melakukan mutasi dari satu JPT ke JPT lainnya, ” tegasnya.

Hal ini berbeda dengan paradigma sebelum PP ini diterbitkan dimana untuk mutasi pejabat eselon II yang sifatnya mutasi horizontal (bukan promosi) dapat dilakukan Bupati hanya berdasarkan usulan dari Tim Baperjakat dan pertimbangan-pertimbangan lain sesuai dengan hak prerogratif yang dimilki Bupati.

“Kemudian berdasarkan hasil uji kompetensi ini, maka Bupati dapat mempertimbangkan seseorang pejabat JPT untuk dipindahkan pada jabatan lain yang sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya atau ditempatkan pada Jabatan yang lebih rendah eselonnya atau bahkan di non jobkan, ” tegasnya.

Penulis: Hendri Chornelius
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help