TribunPontianak/

AMAN Kalbar Harap Tata Kelola Hutan Adat Diserahkan Sepenuhnya ke Masyarakat

Sebaiknya pemerintah hanya berperan sebagai regulator, namun juga tetap harus mengawasi jalannya kebijakan atas tata kelola hutan adat.

AMAN Kalbar Harap Tata Kelola Hutan Adat Diserahkan Sepenuhnya ke Masyarakat
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ADELBERTUS CAHYONO
Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) Kalbar, Stefanus Masiun. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Adelbertus Cahyono

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Barat Stefanus Masiun, menekankan kepada pemerintah untuk segera menyerahkan sepenuhnya hutan adat kepada masyarakat untuk dikelola secara mandiri.

Menurut Masiun, dengan demikian masyarakat adat akan memiliki tanggungjawab atas tata kelola hutan tersebut, sehingga bisa berperan dalam upaya mengurangi angka deforestasi.

"Jadi mereka bisa menjaga, mengontrolnya, serta mengelolanya secara lebih lestari, oleh sebab itu percepatan pengakuan terhadap hutan adat menjadi sangat penting," kata Masiun saat ditemui di kawasan Gardenia Resort & Spa, Rabu (11/10/2017).

(Baca: 3 Hal Ini Desak Percepatan Pengakuan Wilayah Hutan Adat untuk Masyarakat )

Masiun mengungkapkan, sebaiknya pemerintah hanya berperan sebagai regulator, namun juga tetap harus mengawasi jalannya kebijakan atas tata kelola hutan adat.

"Tapi dilihat dulu, tujuan dari pengelolaan lahan itu untuk apa, kalau masyarakat misalnya mau ditebang pohonnya, fungsi pemerintah ya mengatur dan mengawasi bahwa pohon yang ditebang itu harus memenuhi kriteria tertentu, tidak sembarangan, sehingga hal ini bisa memberikan kesejahteraan langsung bagi masyarakat," ujar pria berkacamata itu.

Namun, kata Masiun, jika seandainya masyarakat tetap ingin menjaga kelestarian hutan adat, maka pemerintah juga tetap tidak bisa lepas tangan.

Seperti misalnya, masyarakat menghendaki pembangunan pembangkit listrik dengan memanfaatkan aliran sungai di dalam hutan, atau ingin membuat destinasi ecowisata.

"Kedua hal itu kan juga berdampak langsung bagi perekonomian masyarakat sekitar," ujar Masiun.

Ia lalu mencontohkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang ada di satu desa di Kabupaten Sintang.

"Nah pemerintah bisa membantu mereka membangun infrastruktur penerangan itu, jadi hutannya tetap terjaga, masyarakatnya bisa sejahtera," tandasnya.

Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help