TribunPontianak/

Korupsi KTP Elektronik

Kuasa Hukum Setya Novanto Ancam Polisikan KPK

Ia menilai KPK melanggar hukum jika kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka dalam kasus korupsi KTP elektronik.

Kuasa Hukum Setya Novanto Ancam Polisikan KPK
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Kuasa hukum calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan, Fredrich Yunadi (tengah) dan pengamat hukum Suparji Ahmad (kanan) berdiskusi dalam acara Polemik KPK vs Polri, di Jakarta, Sabtu (31/1/2015). Dalam diskusi tersebut terungkap bahwa publik menanti ketegasan Presiden Joko Widodo terkait pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan dan serangan kepada para pimpinan KPK. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi, mengancam akan melaporkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke polisi jika kliennya ditetapkan kembali menjadi tersangka.

Menurutnya putusan praperadilan yang membebaskan Setya Novanto dari status tersangka kasus KTP elektronik sudah final dan tak dapat diganggu gugat.

Oleh karena itu, ia menilai KPK melanggar hukum jika kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka dalam kasus korupsi KTP elektronik.

Baca: Menang Praperadilan, Setya Novanto Kalahkan KPK

"Maka tidak segan-segan kami mengambil langkah hukum untuk dalam hal ini jelas supaya polisi menindaklanjuti," kata Fredrich di kantornya, Gandaria, Jakarta, Jumat (6/10/2017).

Ia mengaku memiliki dasar hukum yang kuat untuk melaporkan KPK kepada polisi jika menetapkan kembali Novanto sebagai tersangka.

Pertama, kata Fredrich, KPK melanggar pasa 216 KUHP sebab dalam pasal tersebut menurut dia tidak boleh ada pihak yang tugasnya mengusut tindak pidana namun sengaja menghalang-halangi ketentuan undang-undang.

Peserta aksi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi membawa poster bergambar Ketua DPR Setya Novanto ketika melakukan aksi di depan Gedung KPK, Jakarta, Kamis (14/9/2017). Mereka mendesak KPK untuk menahan Setya Novanto yang diduga terlibat dalam kasus megaproyek KTP-el.
Peserta aksi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi membawa poster bergambar Ketua DPR Setya Novanto ketika melakukan aksi di depan Gedung KPK, Jakarta, Kamis (14/9/2017). Mereka mendesak KPK untuk menahan Setya Novanto yang diduga terlibat dalam kasus megaproyek KTP-el. (ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A)

Dalam hal ini, menurut dia, KPK dengan sengaja melanggar putusan praperadilan.

Kedua, kata dia, KPK juga bisa dijerat dengan pasal 220 KUHP karena telah mengadukan suatu tindak pidana yang sebenarnya tidak dilakukan.

Saat ditanya adanya seseorang yang ditersangkakan kembali meski memenangi praperadilan seperti Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajudin, ia menjawab itu merupakan praktek hukum yang semestinya tidak dilakukan.

Baca: Sungguh Tega! PA Cabuli Teman Anaknya Saat Bermain Dirumahnya Sepulang Sekolah

Lagipula, menurut dia, bukti rekaman yang dikumpulkan KPK untuk kembali mentersangkakan Novanto tidak sah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi pasal 5 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tentang bukti rekaman.

"Saya mengatakan kami tidak akan segan-segan dan kami sudah koordinasikan dengan pihak Polri ini bahkan bisa langsung, tidak perlu penyelidikan, langsung penyidikan dan langsung tersangka (KPK) sebagaimana mustinya. Mohonlah pihak KPK hormati hukum," lanjut dia.

Berita ini pertamakali diterbitkan oleh Kompas.com, dengan judul: Jika KPK Tersangkakan Lagi Setya Novanto, Kuasa Hukum Bakal Lapor Polisi

Editor: Hasyim Ashari
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help