TribunPontianak/

Belum Terima Aduan Masyarakat Terkait SIM, Ini Desakan Ombudsman pada Kepolisian

Sejauh ini juga belum ada aduan dari masyarakat yang masuk ke kami terkait hal ini,

Belum Terima Aduan Masyarakat Terkait SIM, Ini Desakan Ombudsman pada Kepolisian
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / MADROSID
Kepala Ombudsman Perwakilan Kalbar, Agus Priyadi 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ombudsman Perwakilan Kalbar mengaku belum menerima aduan dari masyarakat terkait permasalahan terhambatnya pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kalbar. Baik dari segi proses dan pelayanan publik, maupun hal-hal terkait lainnya.

"Ya kalau kepolisian menerbitkan SIM kertas yang bersifat sementara, tapi dianggap sama seperti SIM asli saya rasa tidak ada masalah. Sejauh ini juga belum ada aduan dari masyarakat yang masuk ke kami terkait hal ini," ujar Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalbar, Agus Priyadi, Selasa (26/09/2017).

Katanya, pihaknya siap menerima aduan dari masyarakat terkait hal-hal pelayanan publik semacam ini. Dari aduan ini, pihaknya bergerak bersama untuk membicarakannya kepada pihak-pihak terkait.

(Baca: Sutaryo: HET Harusnya untuk Beras Premium Saja )

Lebih lanjut, ia memaparkan, apa yang dialami pihak kepolisian terkait penerbitan SIM yang terhambat akibat kekurangan blanko ini serupa dengan kondisi yang sama pada proses penerbitan KTP elektronik (e-KTP). Terkendala di pusat, sehingga di daerah mau tak mau juga terkena imbasnya.

"Ini persoalan yang lebih kurang e-KTP. Permasalahan nasional," lanjutnya.

Kondisi ini, pada satu titik tertentu bisa saja dicari solusi instan seperti penerbitan SIM sementara. Persis seperti di e-KTP yang juga menerbitkan KTP sementara.

Namun, hal ini berpotensi membawa permasalahan tersendiri manakala pemegang dokumen kependudukan atau SIM sementara itu mesti berhubungan dengan instansi lain. Seperti perbankan dan pembiayaan misalnya, yang pada beberapa kasus ditemuinya menolak berikan layanan kepada masyarakat pemegang dokumen sementara itu.

Saat masyakarat dengan dokumen sementara itu hendak mengakses jasa di instansi tersebut, jutsru ditolak dengan alasan dokumen hanya bersifat sementara. "Ini kan menjadi masalah, padahal itukan juga bagian dari pelayanan kepada publik," lanjutnya.

Halaman
12
Penulis: Ishak
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help