TribunPontianak/

Program Rumah Murah DPD REI Kalbar Jadi Percontohan se-Indonesia, Berapa Sih Biaya dan Lama Izin?

Paket ini menjamin perizinan menjadi lebih singkat dari yang semula 33 izin dan tahapan, menjadi 11 izin dengan waktu 700 hari menjadi 44 hari.

Program Rumah Murah DPD REI Kalbar Jadi Percontohan se-Indonesia, Berapa Sih Biaya dan Lama Izin?
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/MASKARTINI
Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Kalbar, Sukiryanto (tengah) bersama anggota REI saat Rakernas 2017. 

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Agustus 2016 lalu pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi (PKE) XIII tentang perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang bertujuan memberikan kemudahan pembangunan rumah dalam aspek perizinan.

Paket ini menjamin perizinan menjadi lebih singkat dari yang semula 33 izin dan tahapan, menjadi 11 izin dengan waktu 700 hari menjadi 44 hari.

Untuk mendukung pembangunan satu unit rumah sebagai nawacita presiden, Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Kalbar, Sukiryanto mengatakan DPD REI Kalbar beberapa waktu lalu meluncurkan program rumah murah di Ketapang.

(Baca: Antisipasi Penyalahgunaan Paspor Haji dan Umrah, Kemenag Gandeng Kementerian Imigrasi )

Program ini akan menjadi program percontohan DPD REI di seluruh Indonesia yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing DPD yang MoU-nya akan dilakukan pada Munas REI.

"Nantinya se-Indonesia akan mencontoh seperti apa kerja di Kalbar sehingga bisa terlaksana PP 64 dan paket kebijakan ekonomi ke-13 yang didukung oleh paket kebijakan ekonomi ke 16. Percepat proses perizinan akan memudahkan kami dari pengembang untuk penyiapan perumahan rumah murah berjalan sesuai dengan harapan pemerintah pusat, "ujar Sukir pada Minggu (17/9/2017).

Penerapan program rumah murah di Ketapang diakui Sukir didukung penuh oleh pemerintah melalui kemudahan layanan mencakup kecepatan dan harga.

"Kemudahannya khusus untuk rumah subsidi percontohan untuk PNS dan TNI Polri yang dikerjakan oleh PT Kayong Usaha Properti hanya dikenakan biaya PNBP yaitu Rp180 ribu. Waktu penyelesaiannya hanya memakan waktu paling lama 10 hari kerja, "ungkap Sukir.

Selain mengurangi jumlah izin dan waktu perizinan, PKE biaya perizinan juga mengalami pemotongan sebesar 70 persen. Pembangunan di Ketapang kata Sukir merupakan salah satu contoh penerapan PP 64 dan juga pelaksanaan paket kebijakan ekonomi ke-13.

Halaman
123
Penulis: Maskartini
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help