TribunPontianak/

Pengembang Harap Program Rumah Murah di Ketapang Diikuti Kabupaten Lain

Wakil Ketua Real Estate Indonesia (REI) Kalbar Mansyur mengatakan dengan adanya kemudahan tersebut animo masyarakat memiliki rumah semakin tinggi.

Pengembang Harap Program Rumah Murah di Ketapang Diikuti Kabupaten Lain
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/MASKARTINI
Wakil Ketua Real Estate Indonesia (REI) Kalbar Mansyur (tengah) bersama anggota DPD REI pada Rakernas 2017 

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pelaku usaha properti berharap keberhasilan Kabupaten Ketapang membangun 400 unit rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) diikuti oleh kabupaten-kabupaten lain di Kalbar.

Wakil Ketua Real Estate Indonesia (REI) Kalbar Mansyur mengatakan dengan adanya kemudahan tersebut animo masyarakat memiliki rumah semakin tinggi.

"Dampak keringanan dalam kebijakan membebaskan seluruh item perizinan sesuai yang tercantum dalam PP Nomor 64/2016 tentang Pembangunan MBR, membuat para pengembang tidak perlu mengeluarkan biaya ekstra untuk membangun rumah. Kita semua masyarakat menyadari harga bahan bangunan mahal, tetapi dengan kebijakan tersebut yang dibantu pemerintah daerah setempat (Ketapang) bisa membuat harga jual menjadi murah," ujar Mansyur kepada tribun pada Minggu (17/9/2017).

(Baca: Program Rumah Murah DPD REI Kalbar Jadi Percontohan se-Indonesia, Berapa Sih Biaya dan Lama Izin? )

Seperti diketahui, anggota REI Kalbar di Ketapang saat ini membangun pesanan 400 unit rumah khususnya bagi pegawai negeri sipil, dan TNI/Polri yang memiliki syarat utama gaji pokok di bawah Rp4 juta dan belum memiliki rumah.

Khusus untuk BPHTB, Mansyur memberikan contoh, Ketapang sudah berani membuat 0 persen.

"Sementara kabupaten lain memberikan pajak 5 persen. Harusnya kabupaten lain mengikuti keberanian Ketapang membuat kebijakan 0 persen untuk BPHTB. Kerjasama dituangkan Pemkab Ketapang dan Kejaksaan Negeri menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Bank Tabungan Negara (BTN) melalui kesepakatan dalam mengimplementasikan beleid PP Nomor 64/2016 di kabupaten tersebut, "ujarnya.

Dalam beleid tersebut kemudian diterapkan semua izin tidak dikenakan biaya sepeser pun seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), bea balik nama, down payment atau DP, kepengurusan administrasi bank, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

"Sehingga itu bisa menjadi daya tarik bagi pemda lain untuk membuat hal yang sama seperti di Kabupaten Ketapang. Adanya kemudahan ini otomatis akan meningkatkan daya beli masyarakat yang berdampak pada realisasi penjualan dan program sejuta rumah, "terang Mansur.

Penulis: Maskartini
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help