TribunPontianak/

Keluhkan IMB hingga Validasi, Pengembang, Ada Udang Dibalik Batu

Selain permasalahan yang berkaitan dengan perizinan, penerbitan sertifikat masalah lainnya adalah validasi harga yang berubah-ubah untuk satu kawasan.

Keluhkan IMB hingga Validasi, Pengembang, Ada Udang Dibalik Batu
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/MASKARTINI
Anggota DPD REI Kalbar, Sabar 

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anggota DPD REI Kalbar, Sabar mengatakan masih banyak permasalahan yang dirasakan pengembang dalam merealisasikan program sejuta rumah yang dicanangkan pemerintah.

Selain permasalahan yang berkaitan dengan perizinan, penerbitan sertifikat masalah lainnya adalah validasi harga yang berubah-ubah untuk satu kawasan.

"Permasalahannya lambannya penerbitan sertifikat, IMB, PBB, jadi permasalahan yang muncul di DPD hampir sama. Yang berbenturan adalah mengenai validasi setiap kita jual perumahan harus di validasi lagi meskipun dalam satu lokasi. Harusnya kan tidak, ini hasil validasi selalu berubah-ubah, "ujar Sabar pada Minggu (17/9/2017).

(Baca: Pengembang Harap Program Rumah Murah di Ketapang Diikuti Kabupaten Lain )

Setiap kabupaten kota kata Sabar, mendapat aturan yang sama dari pusat. Hanya saja diakuinya penjabaran di daerah selalu berbeda-beda.

Perizinan HO yang per September tidak dipakai lagi, saat ini diganti dengan UKL UPL dari Badan Lingkungan Hidup berupa Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)  diakuinya cukup membingungkan.

Selain itu untuk validasi sebelumnya didalam forum DPD REI Kalbar yang dihadiri Walikota sudah ditetapkan satu kawasan hanya perlu satu validasi.

Ia pun mempertanyakan kenapa harus dilakukan validasi berkali-kali dalam suatu kawasan dengan taksiran yang berbeda.

Sehingga fungsi rapat dengan Walikota dengan putusan satu kawasan sekali validasi hanya sia-sia.

"Misalnya harganya Rp135 juta artinya untuk MBR, hari ini saya jual 5 unit setelah di validasi, empat hari kemudian saya saya jual unit yang sama di kawasan tersebut, di validasi dan berbeda hasil validasinya. Ini ada udang dibalik batu, sehingga ada tawar menawar antara petugas dan develover ini yang kita tidak mau. Untuk rumah non MBR, harga jual Rp800, ditaksir Rp1,3. Sampai saya tantang mereka saja yang beli Rp800 juta tidak berani juga, "ujarnya kesal.

Untuk penerbitan IMB ia menyampaikan Kota Madya prosesnya paling lamban 14 hari kerja dengan catatan intens melakukan pengecekan.

Namun ia juga mengeluhkan birokrasi di Kubu Raya dimana prosesnya terkesan lama.

"Pengajuan IMB setelah keluar SKRK harus ada persetujuan warga dan harus diketahui kepala desa khsususnya Kubu Raya. Ada sebagian kepala desa yang tidak mau menandatangi, alasannya banyak perumahan yang tidak dia ketahui. Apa sekretaris yang tandatangan? Sehingga dia tidak mengetahui. Itu bukan alasan, kalau tidak ada tandatangan kepala desa kita harus ajukan dari camat. Baru lampirkan ke DPLTP dan BP2T untuk IMB pendahuluan. Sehingga prosesnya lama, "ujarnya.

Penulis: Maskartini
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help