TribunPontianak/

Citizen Reporter

Tandatangani Perjanjian Kinerja, Sutarmidji Minta Tanggung Jawab Puluhan OPD

Perjanjian kinerja ini merupakan wujud komitmen amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur

Tandatangani Perjanjian Kinerja, Sutarmidji Minta Tanggung Jawab Puluhan OPD
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / ISTIMEWA
Para kepala OPD menandatangani perjanjian Kinerja dihadapan Wali Kota Pontianak. 

Citizen Reporter 

Jimmy Ibrahim
Humas Pemkot Pontianak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sebanyak 30 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menandatangani perjanjian kinerja di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota, Rabu (13/9/2017).

Penandatanganan ini disaksikan Wali Kota Pontianak, Sutarmidji.

Perjanjian kinerja ini merupakan wujud komitmen amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

"Dengan ditandatanganinya perjanjian kinerja ini saya berharap agar apa yang telah dituangkan dalam dokumen tersebut dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab," ujar Sutarmidji.

(Baca: Dua Tahun Terbaik Pelayanan Publik, Pontianak Tak Lagi Masuk Penilaian Ombusdman )

Menurutnya, perjanjian kinerja itu untuk mencapai atau merealisasikan target yang telah ditetapkan bersama, sehingga visi dan misi untuk membangun Kota Pontianak yang berwawasan lingkungan dan terdepan dalam peningkatan sumber daya manusia dan pelayanan publik dapat tercapai dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

"Tujuan utama perjanjian kinerja ini adalah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur di lingkungan Pemkot Pontianak," ungkapnya.

Selanjutnya, dalam upaya perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pihaknya telajh melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan melaksanakan workshop SAKIP yang sudah digelar sebanyak tiga kali dengan dibimbing narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Sebagai tindak lanjut dari workshop tersebut, ada beberapa hal yang harus dilakukan, diantaranya memperbaiki Indikator Kinerja Utama (IKU), memperbaiki dokumen renstra perangkat daerah sesuai dengan IKU, membuat cascading penurunan program dan kegiatan secara berjenjang dengan perencanaan dan indikator yang terukur, membuat Kertas Kerja Evaluasi (KKE) yang berisi evaluasi kesesuaian atau ketidaksesuaian program kegiatan dengan urusan perangkat daerah serta mengisi aplikasi e-SAKIP.

"Yang tak kalah penting, mempersiapkan bahan-bahan presentasi yang akan disajikan di depan Tim Evaluator dari Kemenpan-RB yang rencananya akan mengevaluasi kinerja Pemkot Pontianak pada bulan Oktober mendatang," pungkasnya.

Penulis: Syahroni
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help