TribunPontianak/

Nilai Kenaikan Tunjangan Dewan Disaat Tidak Tepat, Ini Kata Pengamat

Syarif Usmulyadi menyampaikan bahwa kenaikan tunjangan dewan dinilai kurang tepat karena bertentangan dengan fundamental ekonomi Indonesia

Nilai Kenaikan Tunjangan Dewan Disaat Tidak Tepat, Ini Kata Pengamat
NET
Ilustrasi

"Jangan gaji tinggi, tapi output kinerja DPR begitu-begitu saja, tidak ada peningkatan. Terutama dalam pengawasan dan pembuatan peraturan daerah. Tugas-tugas itu mesti dimaksimalkan. Apalagi jika melihat perda inisiatif DPR masih rendah," jelasnya.

Saat ditanya apakah kenaikan kenaikan tunjangan bisa menghilangkan korupsi di tubuh dewan, menurutnya tidak ada hubungan langsung dengan itu.

Seberapa besar pun kenaikan gaji tidak akan berpengaruh pada korupsi.

Lembaga legislatif dalam hal korupsi, tergantung moral dari anggota DPR itu sendiri.

"Terkait budaya malu dari mereka. Boleh saja naiknya tunjangan dihubungkan dengan merendahkan keinginan korupsi, tapi tentu tak ada jaminan," terangnya.

Namun sebenarnya jika gaji rendah, tapi komitmen bekerja untuk masyarakat tinggi, korupsi tidak akan dilakukan.

Bahkan korupsi yang terjadi di Indonesia, bukan dilakukan orang yang tidak berduit.

"Contohnya Akil Mohtar kemudian Setya Novanto, sudah kaya raya tapi masih juga korupsi. Korupsi adalah soal etika dan moral anggota legislatif. Tidak ada hubungan langsung dengan kenaikan tunjangan," pungkasnya. 

Penulis: Wahidin
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help