TribunPontianak/

LAKI Kritisi Soal Kenaikan Tunjangan Dewan

"Misalnya keterbatasan pemenuhan kesehatan, pendidikan di daerah perbatasan, ini kan lebih baik untuk kepentingan rakyat," jelasnya.

LAKI Kritisi Soal Kenaikan Tunjangan Dewan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/WAHIDIN
Ketua Umum DPP Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kalimantan Barat, Burhanudin Abdullah 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Wahidin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK- Ketua Umum DPP Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kalimantan Barat, Burhanudin Abdullah menilai soal kenaikan tunjangan bagi DPR saat ini belum seimbang antara tunjangan dengan kualitas pekerjaan dewan itu sendiri.

Sehingga sangat sayang jika sekarang tunjangan itu diberikan kepada dewan tapi kita lihat kualitas kinerjanya sekarang dinilai hanya menghambur-haburkan uang.

Karena ada yang untuk kepentingan pribadi dan terindikasi ke tindak pidana korupsi.

"Tidak tepat saat ini DPR diprioritaskan kenaikan tunjangan mereka. Kenapa tidak berpikir uang yang sekarang ada kita membangun infrastruktur yang sudah diprogramkan oleh Presiden," katanya kepada Tribun Pontianak, Rabu (13/9/2017) siang.

(Baca: Nilai Kenaikan Tunjangan Dewan Disaat Tidak Tepat, Ini Kata Pengamat )

Menurutnya masih banyak daerah-daerah perbatasan yang lebih membutuhkan.

"Misalnya keterbatasan pemenuhan kesehatan, pendidikan di daerah perbatasan, ini kan lebih baik untuk kepentingan rakyat," jelasnya.

Menurutnya anggaran untuk dewan saat ini saja sudah terbilang mumbazir. Apalagi jika ditambah, semakin jadi tidak imbang dan rawan terjadi korupsi di dalamnya.

"Apakah tunjangan yang sekarang tidak cukup, apakah dengan tunjangan sekarang dewan tidak bisa bekerja secara maksimal. Kita lihat banyak anggaran yang diberikan kepada DPRD misalnya perjalanan dinas, studi banding, apa coba manfaatnya bagi masyarakat," pungkasnya. 

Penulis: Wahidin
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help