TribunPontianak/

Calon TKI Diimbau Mampir ke Disnakertrans Sebelum Berangkat

"Kami harapkan kepada para calon TKI, untuk mampir ke dinas terkait, hal ini supaya mendapatkan informasi dan tata cara menjadi TKI yang baik.

Calon TKI Diimbau Mampir ke Disnakertrans Sebelum Berangkat
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RAYMOND KARSUWADI
Wakil Bupati Sambas, Hairiah. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Tito Ramadhani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Wakil Bupati Sambas, Hairiah mengharapkan agar para calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Kabupaten Sambas, terlebih dahulu mendatangi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sambas sebelum berangkat ke negara tujuan.

"Kami harapkan kepada para calon TKI, untuk mampir ke dinas terkait, hal ini supaya mendapatkan informasi dan tata cara menjadi TKI yang baik. Selain itu yang terpenting bisa tercatat di arsip dinas. Sehingga apabila mendapatkan hal (permasalahan) yang tidak diinginkan di tempat bekerja, bisa diketahui pihak-pihak mana yang dapat dihubungi untuk meminta bantuan," ujarnya, Rabu (13/9/2017).

Hairiah menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Sambas selalu berupaya membangun kerjasama dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang berada di negara-negara tujuan TKI, khususnya TKI yang berasal dari Kabupaten Sambas.

"Kami akan terus membangun kerja sama dengan pihak KJRI dan KBRI, terutama di daerah yang banyak tenaga kerja kita," ujarnya.

(Baca: Orangtua Jadi TKI, Siswa SMP Diperkosa Saat Tidur Sampai Pendarahan )

Ia menerangkan, sebaiknya sebelum berangkat ke negara tujuan bekerja, para calon TKI terlebih dahulu harus sudah mendapatkan pelatihan dan pengetahuan sebagai bekal bekerja.

Yang satu di antaranya dapat mengetahui informasi tentang kultur (budaya) di negara tujuan bekerja.

"Serta dapat diketahui, pihak-pihak mana yang bisa dihubungi ketika mendapatkan masalah. Hal-hal ini sebenarnya sudah harus tersampaikan sejak awal, sehingga apabila mengalami kekerasan bisa ditangani sedini mungkin," terangnya.

Hairiah menyayangkan, masih adanya masyarakat yang tidak mengikuti prosedur dengan benar saat hendak berangkat ke negara tujuan bekerja.

Hal inilah yang menurutnya dapat membuat permasalahan dikemudian hari, jika ada terjadinya permasalah di tempat TKI tersebut kerja. Sehingga akan membuat lambatnya penanganan permasalahan tersebut.

"Jadi memang masih banyak masyarakat yang pergi bekerja ke luar negeri secara personal, tanpa ikut prosedural yang disarankan. Seperti ikut teman atau ikut keluarga, sehingga mereka tidak mendapatkan informasi tentang KJRI, KBRI atau penghubung-penghubung yang sewaktu-waktu bisa dihubungi apabila mendapatkan persoalan atau tindak kekerasan di tempat bekerja," urainya.

Pemkab Sambas menurutnya telah bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Yang saat ini tengah berproses membuat Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) TKI, yang bertujuan agar dapat dijadikan sarana informasi bagi calon TKI sebelum berangkat ke negara tujuan bekerja.

"Kami tidak mau lagi mendengar permasalahan TKI kita yang mendapatkan tindak kekerasan di tempat bekerja. Maka dengan adanya LTSP ini, diharapkan sebagai wadah pelatihan dan informasi ketika hendak menjadi TKI," sambungnya.

Penulis: Tito Ramadhani
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help