TribunPontianak/

Hildi: Kayong Utara Terapkan Percepatan Pembangunan Desa Sebelum Ada Undang-undang

Saat itu memang tidak ada jalan lain yang dilakukan selain memperbaiki infrastruktur yang ada di desa-desa.

Hildi: Kayong Utara Terapkan Percepatan Pembangunan Desa Sebelum Ada Undang-undang
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / WAHIDIN
Bupati Kayong Utara, Hildi Hamid saat menjadi pembicara pada diskusi publik yang diselenggarakan oleh Lembaga Gemawan tentang Pelibatan Publik Dalam Percepatan Pembangunan Desa Berintegritas, Selasa (13/9/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Wahidin  

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK- Bupati Kayong Utara, H Hildi Hamid menyampaikan pemaparan tentang Percepatan Pembangunan Desa Berintegritas pada kegiatan diskusi publik yang diselenggarakan oleh Lembaga Gemawan di Hotel Mercure, Kota Pontianak, Selasa (12/9/2017) pagi. 

Dalam paparannya, Hildi menyebutkan sebelum adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pihaknya telah lebih dahulu mengimplementasikan undang-undang tersebut sejak tahun 2008. 

Saat itu, Kayong Utara memang baru saja pemekaran dari Kabupaten Ketapang. Saat itu memang tidak ada jalan lain yang dilakukan selain memperbaiki infrastruktur yang ada di desa-desa. 

(Baca: Tunjangan Naik, Jumadi: Jangan Lagi Ada Dewan yang Malas )

"Sebelum ada undang-undang kami sudah memikirkan percepatan pembangunan di desa. Saat itu SDM (Sumber Daya Manusia) nya masih  sangat rendah. Saya bahkan pernah melantik kepala desa yang tidak tamat SMP," katanya. 

Oleh karena itu, pada periode pertamanya menjabat sebagai Bupati Kayong Utara itu, ia sudah melantik yang namanya pendamping desa. Dalam perjalanannya kemudian, barulah ditetapkan minimal kepala desa berpendidikan minimal D3. 

"Saat itu kami sudah mengucurkan dana yang namanya Infradades. Kami lakukan bagi desa yang berhasil, kemudian dana itu diberikan lagi  kepada dusun yang ada di desa tersebut dengan dana 50 juta setiap dusun," jelasnya. 

(Baca: Anggota Dewan Naik Gaji, Ini Penjelasan Ketua DPRD Sujianto )

Oleh karena itu, saat undang-undang desa ditetapkan pada tahun 2014, ia merasa sepaham karena pembangunan harus di mulai dari desa. Persoalan aparatur desa kemudian diupayakan minimal berpendidikan SMA. 

"Tahun 2015, alhamdulillah dalam implementasi undang-undang desa masalah SDM sudah dapat terpenuhi. Pendidikan gratis 12 tahun yang kami terapkan terbukti berhasil. Dalam perjalanannya, implementasi undang-undang desa kami bimbing dengan Peraturan Bupati (Perbup)," pungkasnya.

Penulis: Wahidin
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help