TribunPontianak/

Masyarakat Perbatasan Minta Pemerintah Tinjau Ulang Guru Garis Depan

Seharusnya program GGD memberikan ruang dan kemudahan bagi putra-putri daerah setempat untuk mengabdi di daerah asalnya.

Masyarakat Perbatasan Minta Pemerintah Tinjau Ulang Guru Garis Depan
Net
Ilustrasi guru 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG – Masyarakat perbatasan meminta program Guru Garis Depan (GGD) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) ditinjau kembali.

Program GGD dinilai tidak pro kepada putra-putri daerah yang telah lulus jenjang pendidikan ilmu keguruan, lantaran beberapa poin syarat tidak terpenuhi.

Menurut dia, seharusnya program GGD memberikan ruang dan kemudahan bagi putra-putri daerah setempat untuk mengabdi di daerah asalnya.

“Pemerintah seharusnya memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada putra-putri daerah, terutama di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T),“ ungkap Tokoh Masyarakat Kecamatan Ketungau Tengah, Lewi Majiono, Senin (11/9/2017).

(Baca: Dinkes Landak Upayakan Pencapaian Target Masalah Gizi Di Puskesmas )

Peninjauan kembali ini ditegaskan Lewi tak mengisyaratkan masyarakat menolak masuknya putra-putri luar daerah Kabupaten Sintang yang lulus program GGD untuk mengajar di Kecamatan Ketungau Tengah.

Namun, hal ini berkaca dari pengalaman yang pernah dialami dirinya saat aktif menjadi pengawas sekolah. Saat itu, pernah ada dua guru asal Yogyakarta yang tidak betah menjalankan tugas mengajar di daerah Ketungau Tengah.

“Dua-duanya tidak betah dan tidak tahan. Satu guru itu hanya tahan selama empat malam. Lalu, satu guru lain hanya bertahan satu minggu saja. Tentu hal seperti ini sangat disayangkan,” jelasnya.  

Pengalaman ini juga yang mendasari ketakutan masyarakat bakal terulang kembali ketika para GGD mulai bertugas.

Dan ini terbukti, ketika ada 36 GGD yang dinyatakan lolos dan siap bertugas malah mengundurkan diri beberapa waktu lalu, lantaran pertimbangan medan dan jauhnya wilayah.

“Kepada pemerintah, saya berharap GGD memprioritaskan putra-putri daerah dengan syarat lebih ringan. Karena jika putra-putri daerah tentu menguasai wilayah tempat asalnya sehingga betah dan terbiasa. Mohon GGD ditinjau ulang kembali,” pintanya.

Lewi menambahkan saat ini ketersediaan guru masih menjadi tantangan di Kecamatan Ketungau Tengah. Jumlah guru masih kurang dan tentu menjadi hambatan dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan.  

“Saat ini rata-rata guru sekolah di Ketungau Tengah hanya punya dua guru negeri. Selebihnya honorer,” tandasnya. 

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help