TribunPontianak/

Warga Desa Nanga Mentebah Datangi Sekda Kapuas Hulu, Ini Tuntutannya

Jangan sampai ini digantung terus sementara bersangkutan ikut proses hukum dan sudah beberapa kali sidang

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Sahirul Hakim

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Sejumlah masyarakat Desa Nanga Mentebah, Kecamatan Mentebah, mendatangi Sekertariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, untuk mengantarkan surat pernyataan sikap, sebagian masyarakat Desa Nanga Mentebah terhadap kasus pencabulan yang melibatkan oknum Kades Nanga Mentebah, Jumat (8/9/2017).

"Kami mau mengantarkan surat dari masyarakat terkait kasus dan proses hukum terhadap oknum Kades Nanga Mentebah," ujar perwakilan sejumlah masyarakat Desa Nanga Mentebah tersebt, Mulyono kepada wartawan, sebelum masuk ke Ruang Sekda Kapuas Hulu.

Mulyono yang tampak didampingi Ayub abang dari korban, menyatakan, selain mengantarkan surat pernyataan dan beberapa surat lainnya, pihaknya sekaligus ingin mengetahui kejelasan status Kades yang bersangkutan.

"Kami minta kejelasan status kades. Jangan sampai ini digantung terus sementara bersangkutan ikut proses hukum dan sudah beberapa kali sidang," ucapnya.

Dalam hal ini, pihaknya khawatir kepengurusan administrasi di desa cacat hukum, sebab ditanda tangani kades yang bersangkutan. "Dari itu kami minta diberhentikan sementara Kades yang bersangkutan. Pemkab tunjuk Plt dulu, supaya administrasi kami tidak beresiko bermasalah di kemudian hari. Kalau dari persidangan tidak terbukti bersalah secara hukum, baru balik lagi menjabat," ujarnya.

(Baca: Maslikan: OTT Hakim Cemarkan Nama Lembaga )

Dari surat pernyataan sikap masyarakat Desa Nanga Mentebah, terdapat 227 tanda tangan masyarakat. Kata Mulyono, tanda tangan tersebut keterwakilan masyarakat dari RT 1 sampai RT 7 yang ada di Nanga Mentebah.

Adapun poin pernyataan dalam surat tersebut, adalah menolak dipimpin oleh Kades sekarang ini, karena sudah berstatus terdakwa, kedua meminta agar kades tersebut dinonaktifkan. Pernyataan ini akan ditembuskan ke Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu, DPRD Kapuas Hulu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kapuas Hulu serta Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi. "Kami tembuskan ke instansi terkait agar mereka tahu," ungkapnya.

Penulis: Sahirul Hakim
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help