TribunPontianak/

Tambang Batu Granit, Praktisi Hukum Nilai Sesuai Aturan

tidak ada satupun yang dilanggar perusahaan tambang batu granit. Semuanya sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Tambang Batu Granit, Praktisi Hukum Nilai Sesuai Aturan
Net
Ilustrasi Batuan Granit

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Muhammad Fauzi

TRIBUNPONTIANAK. CO. ID, KAYONG UTARA - Praktisi hukum sekaligus advokat senior di Kabupaten Kayong Utara, Hasan mengatakan, tidak ada satupun yang dilanggar perusahaan tambang batu granit. Semuanya sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal itu disampaikannya terkait permasalahan tambang batu granit di Kecamatan Teluk Batang yang menimbulkan pro dan kontra masyarakat yang berbatasan langsung dengan lokasi pertambangan di Gunung 7.

“Ditinjau dari perizinan yang merupakan dasar operasional sebuah perusahaan, maka perusahaan ini sudah memilik izin operasional dan izin lingkungan. Jadi tidak satupun ada ketentuan administrasi yang dilanggarnya. Ini juga sudah clear,” jelas Hasan, Jumat (8/9/2017).

(Baca: Terekam CCTV, Ekor Patung Singa di Vihara Singkawang Dirusak Orang Tak Dikenal )

Hasan menyatakan hal itu, berdasarkan aturan yang ada. Mulai dari Undang-Undang Nomor 37 tahun 2014 tentang Konsevasi Tanah dan Air, Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tantang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, Undang-Undang RI nomor 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan bahkan Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahkan Perda Kalimantan Barat dan Perda Kabupaten Kayong Utara.

(Baca: Beredar Undangan Resepsi Raisa dan Hamis di Bali, Netizen Malah Nyinyir Begini )

Dirinya pun harus memandang suatu persoalan dari berbagai sudut. Terutama sudut regulasi atau peraturan perundang-undangan.

Ia yang sudah lama melihat persoalan penolakan pertambangan di Gunung 7 mengatakan, bahwa di area tambang tersebut adalah Area Penggunaan Lain (APL).

Artinya area tersebut diperuntukkan negara untuk dikelola masyarakat agar memiliki nilai ekonomis, dan jika dikelola dengan cara-cara profesional maka diakuinya, akan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar.

Inilah satu diantara tujuan pemerintah menetapkan kawasan tersebut menjadi APL.

Halaman
12
Penulis: Muhammad Fauzi
Editor: Nasaruddin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help