TribunPontianak/

Jaringan GUSDURian Tolak Genosida Militer Terhadap Rohingya

Koordinator Nasional Jaringan GUSDURian, Alissa Q Wahid bersama organisasi global lainnya sudah mendorong Pemerintah Myanmar

Jaringan GUSDURian Tolak Genosida Militer Terhadap Rohingya
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / WAHIDIN
Koordinator Nasional Jaringan GUSDURian, Alissa Q Wahid 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Wahidin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Koordinator Nasional Jaringan GUSDURian, Alissa Q Wahid bersama organisasi global lainnya sudah mendorong Pemerintah Myanmar untuk memberikan kesempatan kepada spesial reporter agar bisa melihat persoalan yang sebenarnya terjadi.

"Sejak tahun lalu ketika pemerintah Myanmar menolak spesial reporter dari PBB Komisi Humanright, kita dari jaringan Gusdurian bersama dengan organisasi lain juga sudah mencoba. Namun memang belum berhasil," ujarnya usai mengisi Workshop Jurnalis Gusdurian, di Hotel Kini, Jumat (8/9/2017) sore.

(Baca: Lengkap dan Berkualitas, City Home Centre Tawarkan Furniture Lokal Hingga Impor )

Menurutnya memang sampai sekarang juga belum bisa. Baru-baru ini saja Marzuki Darusman diterima Pemerintah Myanmar menjadi tim pencari fakta.

Sehingga jaringan Gusdurian terus terekspose di Myanmar dalam situasi dan kondisi etnis Rohingya.

"Kita tahu situasi Rohingya ini tidak gampang untuk dilihat. Tapi saat melihat konflik ini murni masalah agama itu yang kurang tepat. Artinya masih banyak hal-hal lainnya yang belum bisa terekspose. Makanya kita jangan sampai ikut terprovokasi," jelasnya.

(Baca: Warga Kecamatan Kapuas Keluhkan Air PDAM Keruh )

Lanjutnya, Rohingya itu satu kelompok yang tinggal di perbatasan Bangladesh dengan Myanmar. Ada situasi dimana sejak tahun 1965 nama Rohingya tidak masuk dalam nama suku yang ada di Myanmar.

Walaupun sebelum tahun 1962 itu ada masuk dalam suku-suku yang ada di Myanmar.

Tapi tahun 1962 rezim militer Myanmar berkuasa, Junta Militer, setelah itu tahun 1965 nama Rohingya mulai hilang dan berakhir pada 1982 dinyatakan orang-orang Rohingya yang masuk ke Myanmar setelah tahun 1942 bukan sebagai warga Myanmar.

(Baca: Groundbreaking Pelabuhan Internasional Kijing, Kehadiran Jokowi Belum Pasti )

"Jadi disitulah mulai muncul problem, orang-orang Rohingya ini tanpa kewarganegaraan. Tapi kita tetap bersikap menolak genosida yang dilakukan militer Myanmar terhadap Rohingya. Kita mengharapkan mulai diberlakukannya penghentian operasi militer," jelasnya.

Kemudian yang berikutnya ia juga mengharapkan penyelesaian damai, tentu sangat mendorong Pemerintah Myanmar memulihkan hak kewarganegaraan Rohingya dan diakui penuh di Myanmar lengkap dengan semua hak yang melekat di dalamnya.

Penulis: Wahidin
Editor: Nasaruddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help