TribunPontianak/

Inspektorat Siap Terima Pengaduan Pelayanan Masyarakat

Sampai dengan saat ini sangat sedikit masyarakat yang mengadu baik melalui SMS atau surat.

Inspektorat Siap Terima Pengaduan Pelayanan Masyarakat
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ALFON PARDOSI
Kepala Inspektorat Landak, Asep Yusuf 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Alfon Pardosi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Kepala Inspektorat Landak, Asep Yusuf menerangkan, terkait dengan pengaduan masalah pelayanan publik.

Sampai dengan saat ini sangat sedikit masyarakat yang mengadu baik melalui SMS atau surat.

"Kemarin yang ada itu hanya pengaduan masalah operasi hernia dan operasi usus. Masyarakat menanyakan apa operasi itu gratis atau tidak. Sesuai dengan aturan yang ada, itu memang gratis," ujar Asep ketika ditemui Tribun pada Jumat (8/9/2017).

Namun demikian disampaikan Asep, untuk lebih jelas dirinya menyarankan agar bertanya di Kantor BPJS Kesehatan.

"Karena kami hanya dari sisi pengawasan, karena kita dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat," katanya.

(Baca: BPBD Landak Bentuk Posko Bencana Banjir untuk Pusat Data )

Lanjutnya lagi, adanya pengaduan itu pun karena sudah diinstruksikan oleh pimpinan.

"Makanya kita buat spanduk serta baliho, dan mencantumkan nomor kontak yang bisa dihubunggi. Mudah-mudahan dengan adanya pengaduan tersebut, bisa mendorong pelayanan lebih baik," harapnya.

Sedangkan untuk pungli, dari inspektorat belum ada lapora dan dirinya berharap tidak ada.

"Jadi itu fungsi baliho dan spanduk yang kita sampaikan, untuk pencegahan. Kita memantau, jika ada pengaduan kita klarifikasi," bebernya.

Selain itu, didalam pengaduan juga tidak semua pihaknya tindak lanjuti apabila tidak ada identitas jelas.

"Kotak pengaduan ada, tapi itu memang versi lama karena sekarang sudah elektonik. Meski demikian kita tetap siapkan kotak," ungkapnya.

Begitu juga dengan masalah gratifikasi, pihaknya menerima pengaduan.

"Untuk batasan gratifikasi itu Rp 1 juta batas maksimal, di atas itu harus dilaporkan. Boleh memang menerima hadiah, tapi kalau sudah di atas Rp 1 juta wajib dilaporkan. Keputusan itu nanti dari KPK," pungkasnya.

Penulis: Alfons Pardosi
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help