TribunPontianak/

Butuh Tambahan Rumah Dinas untuk Hakim, Begini Penjelasan Ketua PA Ketapang

Fasilitas, sesuai undang-undang untuk hakim PA Ketapang masih jauh. Pada hal dalam undang-undang perumahan dan kesehatan dijamin

Butuh Tambahan Rumah Dinas untuk Hakim, Begini Penjelasan Ketua PA Ketapang
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / SUBANDI
Ketua PA Ketapang, Ansori 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Subandi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG – Ketua Pengadilan Agama (PA) Ketapang, Ansori menegaskan butuh tambahan sembilan rumah dinas untuk para hakim yang bertugas di Ketapang. Biasanya, lanjut dia hakim dimutasi dua atau tiga tahun.

“Jadi yang kita butuhkan ini untuk masalah kesejahteraan pegawai. Sehingga mereka tidak merasa dikucilkan,” kata Ansori, Rabu (6/9).

Ia mengungkapkan terkadang di antara PA se Kalimantan Barat (Kalbar). Ketika hakimnya ditugaskan ke PA Ketapang merasa seolah-olah dilarikan. Pada hal di mana pun ditugasakan harusnya semuanya merasa sama saja.

“Tapi mungkin hal itu karena di PA Ketapang ini hanya ada satu rumah dinas. Lantaran pada dasarnya tiap pegawai begitu ditugaskan ke satu tempat. Semua harusnya ada perasaan nyaman misalnya ada tempat tinggal,” ucapnya.

(Baca: Untuk Kesejahteraan Pegawai, PA Ketapang Butuh Ini dari Pemkab )

Ia menjelaskan sesuai kebutuhan PA Kelas Dua setidak-tidaknya ada 12 hakim dan harusnya ada 12 rumah juga. Tapi karena PA Ketapang hanya ada lima hakim termasuk ketua dan sekarang hanya ada satu rumah untuk ketua.

Jadi PA Ketapang paling tidak membutuhkan Sembilan rumah lagi. Dua rumah untuk pejabat struktural yakni panitra dan sekretaris. Selebihnya untuk rumah hakim yang ada saat ini dan keperluan lain yang membutuhkan rumah.  

Diungkapkannya saat ini hakim di PA Ketapang terpaksa harus mencari kontrakan rumah sendiri. Sehingga mempersulitkan kehidupannya karena gajinya juga untuk bayar kontrakan tersebut. Lantaran biaya kontrakan itu tidak ada ditanggung.

“Fasilitas, sesuai undang-undang untuk hakim PA Ketapang masih jauh. Pada hal dalam undang-undang perumahan dan kesehatan dijamin. Ternyata untuk PA Ketapang sampai sekarang belum sesuai undang-undang,” tuturnya. 

Penulis: Subandi
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help