TribunPontianak/

Citizen Reporter

Bupati Hildi Hamid Tandatangani MoU Peduli HAM

Penandatangan MOU tersebut dilakukan oleh bupati/walikota se kalbar dalam agenda Rapat Koordinasi RANHAM Se-Kalbar

Bupati Hildi Hamid Tandatangani MoU Peduli HAM
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Bupati Kayong Utara menandatangani kesepakatan bersama (MoU) dgn kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAm Kalimantan Barat, yg diselenggarakan di Aula Kanwil Kementerian Hulum dan HAM Kalbar. 

Citizen Reporter
Molyadi
Kabag Hukum Kabupaten Kayong Utara

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA - Sebagai kabupaten peduli HAM tiga kali berturut-turut, H Hildi Hamid selaku Bupati Kayong Utara telah menandatangani kesepakatan bersama (MoU) dgn kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAm Kalimantan Barat, yg diselenggarakan di Aula Kanwil Kementerian Hulum dan HAM Kalbar, pada tgl 28 agustus 2017 di Pontianak.

Penandatangan MOU tersebut dilakukan oleh bupati/walikota se kalbar dalam agenda Rapat Koordinasi RANHAM Se-Kalbar yang diselenggarakan oleh kanwil kementerian hukum dan HAM dan Pemerintah Provinsi Kalbar.

Dalam acara penandatanganan MoU tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI, beliau menyampaikan dalam sambutannya, penghormatan, pemenuhan, perlindungan dan pemajuan HAM menjadi tanggungjawab pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

(Baca Juga: 10 Band Ramaikan Festival Band Pelajar di Kayong Utara

Oleh karena itu, pemda kabupaten/kota diharapkan benar-benar mengiplementasikan HAM sesuai Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang RANHAM 2015-2019. Hal ini mengingat bahwa pelaksanaan HAM di kabupaten/kota akan dilakukan penilaian oleh pemerintah pusat sebagaimana ketentuan yg diatur dalam Permenkumham Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kreteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM.

Adapun substansi MoU yg ditandatangani oleh Bupati Kayong Utara dgn Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hulum dan HAM tersebut berkaitan dgn perencananan dan pelaksanaan HAM, pendidikan HAM, pelaksanaan kabupaten peduli HAM, penyudunan produk hukum bersperspektif HAM dan pelayanan komunikasi masyarakat (YANKOMAS) terhadap pelanggaran HAM.

"Untuk pelaksanaan pemenuhan HAM khususnya di Kabupaten Kayong Utara, kita akan terus komitmen mengimplementadikan apa yg menjadi hak dasar masyarakat, seperti hak dibidang pendidikan dan kesehatan serta pemenuhan hak-hak lainnya. Untuk keberlangsungan pemenuhan HAM ini, kita sinkronisasikan dengan tugas dan fungsi OPD serta rencana program dan kegiatan OPD yg berperspektif HAM. oleh karena itu, saya selalu tekankan agar para pimpinan OPD terus meningkatkan koordinasi baik sesama pimpinan OPD maupun kpd bawahan, sehingga masing-masing OPD dapat menyinergikan program RANHAM, karena pelaksanaan RANHAM tidak hanya menjadi penilaian oleh pemerintah, tetapi yg paling mendasar adalah pemenuhan hak-hak masyarakat, sehingga menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah, " terang Hildi.

Selanjutnya dalam acara penandatanganan tersebut, Bupati Kayong Utara didampingi oleh Molyadi, SH selaku Kabag Hukum dan HAM, dan Erwin Sudrajad selaku Kepala BAPPEDA yg turut serta dalam mengikuti Rakor RANHAM Se Kalbar tersebut. (Kabag Kabag Hukum Kabupaten Kayong Utara Molyadi)

Penulis: Muhammad Fauzi
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help