TribunPontianak/

Pemkot Siapkan Jaminan Kesehatan untuk 12 Ribu Jiwa

Sutarmidji mengatakan kalau Pemkot juga menganggarkan APBD untuk membarikan jaminan kesehatan pada sekitar 12 ribu jiwa warga Pontiana

Pemkot Siapkan  Jaminan Kesehatan untuk 12 Ribu Jiwa
Tribun Pontianak/Syahroni
Walikota Pontianak, Sutarmidji saat menerima penghargaan dari Menteri PUPR pada kepala daerah yang memberikan kemudahan dalam perijinan di JCC, Jumat (11/8/2017) 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wali Kota Pontianak, Sutarmidji mengatakan pihaknya  terus melindungi masyarakat dengan jaminan  kesehatan. 

Ia mengatakan kalau Pemkot juga menganggarkan APBD untuk membarikan jaminan kesehatan pada sekitar 12 ribu jiwa warga Pontianak.

Hal demikian juga termasuk bagi pemadam swasta yang dikatakan Midji akan dilindungi  jaminan kesehatan nasional yang  dikelola BPJS. 

Saat ini ia katakan kalau tidak salah ada 1717 orang  anggota pemadam kebakaran swasta di Pontianak dan itu  harus dilindungi kesehatannya.

Namun sejumlah kendala masih menghambat dalam memberikan jaminan kesehatan pada pekerja sosial tersebut. 

(Baca: Inilah Foto-foto Kerusakan Jalan di Komplek GOR SSA )

"Kite ada data 1717 orang pemadam swasta kalau tidak salah . Mereka harus dikaper BPJS, karena BPJS dari APBD itu bisa mengkaper kurang lebih 10-12 ribu orang," jelasnya, Minggu (13/8/2017).

Kalau jumlah pemadam kebakaran hanya 1717 ia mengatakan  tidak ada masalah. 

Namun sampai saat ini daftar namanya  belum dinaikkan sama dirinya sehingga tidak bisa memberikan SK yang akan diberikan BPJS-nya.

Karena nama-nama anggota pemadam swasta harus di SK kan dulu baru bisa diberikan jaminan kesehatan. 

"Harusnya  pemadam kebakaran mengajukan nama-namanya . Dulu  1717 itu harus divalidasi dulu, datanya harus lengkap. Dananya sudah tersedia kapan saja administrasinya lengkap maka siap diberikan," katanya. 

Ia menegaskan tidak ada maslah dengan  dana jaminan kesehatannya,  tinggal administrasi lengkap maka bisa dijalankan.

Ia minta  instansi terkait  harus cepat dan pemadam juga berkoordinasi dengan  instansinya agar bisa segera divalidasi  nama-namanya.

"Masalahnya kemaren ada perubahan dari BPBD ke Satpol PP ini masih masalah juga. Semua administrasi jadi memulai baru lagi,  seharusnya ini tetap di BPBD.  Kita minta secepatnya nama-nama ini divalidasi dan di masukan ke saya agar semuanya bisa segera diproses," pungkasnya.

Penulis: Syahroni
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help