TribunPontianak/

Ini Kata Pengamat Ekonomi Kuota Impor PLBN Entikong

Kebijakan pemerintah Ditjen Bea Cukai untuk memberikan PLBN Entikong kuota impor sebuah rencana kebijakan yang sangat tepat dan ditunggu

Ini Kata Pengamat Ekonomi  Kuota Impor PLBN Entikong
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / MASKARTINI
Pengamat Ekonomi Untan, Dr Rosyadi HMY SE MSI 

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK  -Pengamat Ekonomi Universitas Tanjungpura, Dr Rosyadi HMY SE MSI, menanggapi rencana kebijakan pemerintah dalam hal ini Ditjen Bea Cukai untuk memberikan PLBN Entikong kuota impor sebuah rencana kebijakan yang sangat tepat dan ditunggu masyarakat Kalimatan Barat khususnya.

Mengapa, karena keberadaan PLBN Entikong khususnya telah mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Pusat, khususnya Presiden Joko Widodo.

Sehingga dari sisi optimalisasi penggunaan PLBN manjadi lebih maksimal untuk mendukung kinerja ekonomi nasional, khususnya ekspor-impor.

Kedua, kebijakan ini akan mampu menstimulus kegiatan investasi hulu (up stream) dan kegiatan investasi hilirisasi produk (down stream) yang selama ini dihasilkan oleh Kalbar, dan seluruh provinsi yang ada di Kalimantan untuk mampu memacu kinerja ekonomi regional dan daerah.

(Baca: Mandiri: Ini Pesan Buat Tetangga, Bahwa Perbatasan Diurus  )

Disamping itu, tentunya kebijakan ini berdampak positif terhadap pemerataan kegiatan ekonomi yang selama ini sangat terpusat di wilayah Pulau Jawa. Sehingga dalam jangka panjang akan berdampak terhadap perbaikan kesenjangan penbangunan antar wilayah di Indonesia.

Selain itu, kebijakan ini tentunya mampu mendorong semua wilayah di Kalimanran khususnya untuk mengoptinalkan jalur transportasi perbatasan yang sedang dikerjakan pemerintah saat ini sebagai sebuah kekuatan untuk membangkitkan ekonomi daerah.

Tentunya diharapkan mampu menekan terjadinya high cost economic yang selama ini mematikan daya saing produk kita di internasional.

Pada akhirnya ekspor naik, dan neraca perdagangan jadi surplus dan demikian juga balance of payment diharapkan surplus juga. Jika hal ini bisa dilksanakanbdenfan baik.

Maka kebijakan tetsebut merupkan sebuah kebijak monomental yang dahsyat untuk mendorong tumbuhnya petekonomian regional kalimantan, khususnya perekonomian Kalbar.

Mudah-mudahan kebijakan ini akan mampu menjadi sebuah stimulasi bagi daerah ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalbar yang diukur dengan IPM Kalbar yang masih bertengger di kelompok 5 besar terbawah nasional.

Penulis: Maskartini
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help