TribunPontianak/

DPRD

HGU Perusahaan Masuk Kawasan Dusun, Komisi B DPRD Bakal Sidak

Ketua Komisi B DPRD Sanggau, Jana mengakui, dirinya mendapatkan keluhan dari petani PT SAP, Kecamatan Toba

HGU Perusahaan Masuk Kawasan Dusun, Komisi B DPRD Bakal Sidak
Tribun Pontianak/Hendri Cornelius
Ketua Komisi B DPRD Sanggau, Jana SH 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hendri Chornelius

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Ketua Komisi B DPRD Sanggau, Jana mengakui, dirinya mendapatkan keluhan dari petani PT SAP, Kecamatan Toba terkait kebijakan perusahaan diantaranya batas Hak Guna Usaha (HGU) yang masuk kedalam wilayah desa dan dusun.

“Selain persoalan itu, kita juga minta perusahaan wajib menyediakan tanah kas desa minimal dua hektare. Kemudian kebun plasma masih ada yang belum dikonversi padahal tahun tanamnya sudah melebihi 48 bulan, ” katanya, Minggu (13/8).

Politisi PDI Perjuangan Sanggau itu menegaskan, keberadaan PT SAP di kecamatan Toba, tujuan investasi untuk mensejahterakan masyarakat dan memberi ruang tenaga kerja lokal untuk bisa bekerja.

“Tetapi ini lain, setelah saya dengar keluh kesah masyarakat, tokoh masyarakat, petani plasma yang ada di kecamatan Toba mengeluh dengan sistim yang dibangun terhadap pola kebun belum sesuai dengan UU nomor 18 dan Perda nomor 9 tahun 2012 tentang perkebunan, ” tegasnya.

(Baca: Pemkab Sanggau Siap Sambut Rombongan Presiden RI )

Lanjutnya, kewajiban perusahaan menjalankan aturan supaya tidak ada lagi hak-hak masyarakat atau petani dirugikan.

“Persoakan HGU itu sebagai yang membuat masyarakat kecamatan Toba kesal dengan kebijakan dari perusahaan, ” tegasnya.

Dengan hal-hal yang terjadi seperti yang dilakukan perusahaan, tidak menunjukan untuk memberi satu kontribusi ke masyarakat dan petani supaya lebih sejahtera tetapi malah sebaliknya.

Untuk itu, kita dari komisi B DPRD Sanggau meminta kepada pemerintah kabupaten Sanggau melalui TP4K untuk menindaklanjuti masalah ini untuk diselesaikan.

“Kita juga akan berencana melakukan sidak ke perusahaan tersebut, untuk memastikan apa yang terjadi dan mencari solusi supaya tidak ada yang dirugikan, ” tegasnya.

Jana menambahkan, keberadaan perusahaan disuatu daerah jelas untuk mensejahterakan masyarakat, baik melalui penyerapan tenaga lokal maupun melalui CSR perusahaan untuk masyarakat.

Sementara itu, Asisten Comm Dev PT SAP, Roni belum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait persoalan yang disampaikan. “Terima kasih infonya, akan saya sampaikan ke pimpinan yang berwenang, ” ujarnya melalui telpon selulernya.

Tags
HGU
Penulis: Hendri Chornelius
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help