TribunPontianak/
Home »

Video

Berita Video

Kantor BP2DT Tampak Kotor dan Tak Terawat

Kita di sana juga gak dapat job apa-apa. Selama ditarik ke propinsi dan ditempat di biro pemerintahan kita tak ada tempat.

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Madrosid

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Akibat tak ada aktivitas perkantora, Kantor Badan Pembangunan Perbatasan Desa Tertinggal (BP2DT) tak terawat. Halamannya sampah berserakan dan rerumputan tumbuh liar, Jumat (4/8).

Kekosangan kantor dari pegawai dan aktivitas, terjadi sejak Januari 2017 saat seluruh staf Unit Pelayanan Terpadu (UPT) dari Aruk, Badau dan Entikong, ditarik ke BP2DT Propinsi di Jalan Adi Sucipto samping kantor BNPB. 

Penarikan ini, membuat seluruh pegawai tak memiliki job. Sementara masih ditempatkan di Biro Pemerintahan Propinsi Kalbar tanpa memiliki tempat dan job apapun. Sehingga masih kerap datang ke Kantor BP2DT.

Seorang PNS BP2DT mengungkapkan peralihan, membuat pekerjaan mereka tidak jelas. Sebab di BP2DT juga tidak aktivitas pekerjaan yang harus diselesaikan. Makanya ditarik ke biro pemerintah, di sana pun demikian.

"Kita di sana juga gak dapat job apa-apa. Selama ditarik ke propinsi dan ditempat di biro pemerintahan kita tak ada tempat. Makanya masih sering datang ke BP2DT meski tak ada aktivitas pekerjaan sekedar untuk ngeteam saja," jelas seorang pengawai BP2DT tak bersedia namanya disebutkan.

(Baca juga: Feix Bobol Gawang PPSM Magelang, Lihat Reaksi Para Penonton

Kebetulan dirinya datang ke Kantor BP2DT menggunakan kendaraan roda 4. Untuk sekedar mengisi luang dan mencari informasi. Hal itu ia lakukan pun tidak setiap hari, kebanyakan hanya diam saja, meski berstatus sebagai PNS.

"Karena tak ada job juga di pemerintahan. Kita kadang tetap datang kesini untuk ngeteam saja sekdar cari-cari informasi," ungkapnya.

Pegawai BP2DT itu menjelaskan, secara hukum, dirinya bersama puluhan pegawai BP2DT telah melakukan indisipliner sebagai seorang PNS.

"Karena tidak pernah masuk selama berhari-hari. Pokoknya sejak penarikan staff UPT dari perbatasan Aruk, Badau dan Entikong. Kita tak ada job. Dan secara undang-undang kepegawaian sudah salah," paparnya. 

Penulis: Madrosid
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help