TribunPontianak/

Wabup Idrus Buka Rapat Kerja Kepala Desa se-Kabupaten Kayong Utara

Rapat Kerja Kepala Desa merupakan suatu upaya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan proses pembinaan terhadap Pemerintahan Desa.

Wabup Idrus Buka Rapat Kerja Kepala Desa se-Kabupaten Kayong Utara
TRIBUNFILE/Humas Pemkab KKU
Wakil Bupati Idrus buka kegiatan rapat kerja Kepala Desa se-Kabupaten Kayong Utara tahun 2017. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Muhammad Fauzi 

TRIBUNPONTIANAK. CO. ID, KAYONG UTARA - Wakil Bupati Kayong Utara Idrus buka kegiatan Rapat Kerja Kepala Desa se Kabupaten Kayong Utara, Selasa (18/7/2017) di Hotel Mahkota Kayong Sukadana.

Rapat Kerja Kepala Desa merupakan suatu upaya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan proses pembinaan terhadap Pemerintahan Desa.

Wakil Bupati Kayong Utara pada sambutannya mengatakan upaya ini dilaksanakan untuk mewujudkan sinkronisasi, persamaan persepsi dan sosialisasi arah kebijakan pemerintah daerah serta sebagai proses menjembati antara keinginan pemerintah daerah dengan kepentingan pemerintah desa.

"Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan rangkaian utuh dari suatu proses penyelenggaraan sistem pemerintahan secara nasional, sehingga penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat yang merupakan tugas pokok dan fungsi kepala desa, harus didukung pelaksanaannya agar tujuan dari UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yaitu terciptanya desa yang maju, mandiri dan sejahtera dapat tercapai,"Wabup Idrus menjelaskan didepan seluruh Kepala Desa dan Camat se Kayong Utara.

Baca: Polres Kapuas Hulu Serahkan Bantuan Mesin Listrik ke Warga Perbatasan

 Dirinya juga berpesan kepada Kepala Desa agar dapat menyelenggarakan pemerintahan desa serta merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jangan sampai ada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melakukan Korupsi dan atau menggunakan Keuangan Desa demi kepentingan pribadi, karena apabila itu terjadi maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

"Apabila perlu, proses hukum tersebut harus diterapkan agar memberikan efek jera kepada Aparatur Pemerintahan Desa yang berniat melakukan praktek Korupsi," ujar Idrus memberikan peringatan.

 Selain itu, sambung Wabup, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara akan mendorong terciptanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dapat memberikan Pendapatan Asli Desa, sehingga desa tidak hanya bergantung pada sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah saja.

Jika ini bisa diwujudkan, dengan sendirinya akan terwujud Desa yang mandiri. (Humas Setda KKU)

Penulis: Muhammad Fauzi
Editor: Mirna Tribun
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help