TribunPontianak/

RUU Ketahanan Keluarga Wujudkan Keluarga Indonesia Sejahtera

Partisipasi semua pihak terkait. Keberpihakan dan pemberdayaan keluarga, pemberdayaan dan kemandirian

RUU Ketahanan Keluarga Wujudkan Keluarga Indonesia Sejahtera
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / RIDHOINO kRISTO SEBASTIANUS MELANO
Peserta sedang mendengarkan paparan materi narasumber dalam kegiatan seminar Uji Sahih Rancangan Undang-Undang Tentang Ketahanan Keluarga di kampus IKIP PGRI, Jalan Ampera Pontianak, Selasa (18/7/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridhoino Kristo Sebastianus Melano

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Tim Ahli Komite III DPD RI, Qurrata Ayuni mengatakan muatan materi UU Ketahanan Keluarga meliputi beberapa kelompok yaitu tujuan, azas, dan prinsip pembangunan ketahanan
keluarga, lingkup pembangunan ketahanan keluarga, tanggungjawab dan penyelenggaraan oleh pemerintah, tanggungjawab dan partisipasi penyelenggaraan oleh para pihak non pemerintah.

Tujuan pembangunan ketahanan keluarga adalah untuk agar keluarga Indonesia sejahtera dan berkualitas serta menjadi unit sosial terkecil pembangun manusia berkualitas, pembangun masyarakat madani dan menjadi fondasi ketahanan dan peradaban bangsa.

"Pembangunan keluarga berasaskan norma agama, perikemanusiaan, keadilan, keseimbangan, harmonisasi, manfaat, perlindungan, dan non diskriminatif," katanya, Selasa (18/7/2017).

Prinsip pembangunan ketahanan keluarga meliputi pemeliharaan dan penguatan nilai keluarga. Penguatan struktur dan keberfungsian keluarga.

Keluarga sebagai basis dan titik sentral kegiatan pembangunan. Kelengkapan dan interaksi dimensi kehidupan keluarga. Keharmonisan dan keseimbangan.

Pencegahan dan perlindungan Holistic dan komprehensif. Pengintegrasian kebijakan keluarga ke dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup.

"Partisipasi semua pihak terkait. Keberpihakan dan pemberdayaan keluarga, pemberdayaan dan kemandirian," jelasnya.

Perubahan sosial ekonomi dan perkembangan IT dapat menyebabkan masalah yang perlu direspon, satu di antaranya melalui aturan dan UU.

Dimensi kehidupan keluarga merupakan cross cutting issues seluruh bidang pembangunan sehingga penting menjadikan keluarga sebagai basis kebijakan dan titik sentral pembangunan.

"Satu kesatuan utuh komponen ketahanan keluarga perlu pencegahan dan perlindungan melalui UU yang dilandasi semangat pencegahan dan perlindungan keluarga Indonesia sebagai pondasi ketahanan dan peradaban bangsa," ungkapnya. 

Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help