TribunPontianak/

Menakar Efektifitas Memblokir Telegram

Mulai dari ajaran radikal, cara membuat bom, ajakan membenci aparat kepolisian," ujar Menkominfo Rudiantara, Sabtu (15/17)

Menakar Efektifitas Memblokir Telegram
ilustrasi
Ilustrasi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Para terorisme semakin cerdik, tidak lagi menggunakan Facebook, BlackBerry Messenger atau WathsApp. Mereka kini memanfaatkan teknologi pengirim pesan yang kian canggih, yakni Telegram. Aplikasi gratis yang dibuat dua bersaudara dari Rusia, Nikolai dan Pavel Durov jauh lebih aman dibandingkan BBM dan WA. Sandi pengaman di Telegram sangat ketat, tidak bisa di-enkripsi (disadap).

Telegram di antaranya disalahgunakan untuk penyebaran ajaran radikal yang mengarah kepada terorisme. Atas alasan itu, pemerintah Indonesia memutuskan memblokir media sosial (medsos). "Kami punya bukti yang kuat. Ada lebih dari 500 halaman. Mulai dari ajaran radikal, cara membuat bom, ajakan membenci aparat kepolisian," ujar Menkominfo Rudiantara, Sabtu (15/17)

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah meminta Internet Service Provider (ISP) untuk melakukan pemutusan akses (pemblokiran) terhadap sebelas Domain Name System (DNS) milik Telegram, per Jumat (14/7). Dampak pemblokiran ini adalah tidak bisa diaksesnya layanan Telegram versi web atau melalui komputer/desktop.

Menurut Menkominfo, aplikasi tersebut juga tidak memiliki prosedur pengaduan yang efektif. Akibatnya, pemerintah mengaku kesulitan berkomunikasi dengan Telegram jika mendapatkan konten pesan yang berbahaya. Hal itu berbeda dengan media sosial lain. Langkah pemblokiran Telegram sebagai upaya menjaga keutuhan NKRI.

Pemblokiran Telegram tidak diambil secara sepihak melainkan telah berkonsultasi dan persetujuan dari Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional Penggulangan Terorisme (BNPT). Kapolri Jenderal Tito Karnavian, membenarkan pemaparan Menkominfo. Tito menyebut Telegram menjadi saluran komunikasi favorit pelaku bom bunuh diri seperti di Thamrin, Kampung Melayu. Bahkan yang terakhir di Bandung.

Meskipun masih dapat digunakan lewat perangkat mobile, pada Minggu (16/7), Pencipta dan Pendiri Telegram Pavel Durov mengatakan pihaknya berjanji akan mematikan saluran publik yang berhubungan dengan teroris, menyusul keputusan pemerintah Indonesia untuk memblokir akses pengguna.

Sejak aplikasi Twitter membersihkan konten konten kelompok jihad seperti ISIS dan Al Qaeda, kelompok radikal memilih Telegram yang punya fitur pesan terenskripsi. Meskipun awalnya sesumbar akan menghapus konten radikal dan terorisme, Telegram yang mengklaim dipakai 100 juta pengguna sejak dirilis tiga tahun lalu itu, ternyata tidak berbuat banyak.

Dalih pemerintah memblokir layanan percakapan Telegram karena layanan percakapan itu sering dipakai kelompok teroris dikritik berbagai kalangan. Damar Juniarto, pegiat kebebasan berinternet dari lembaga Safenet, menilai pemblokiran adalah 'solusi pendek', solusi yang di permukaan.

Dia mendesak pemerintah untuk mengakomodasi juga kalangan di Indonesia yang menggunakan Telegram untuk beragam tujuan, selain terorisme. Tahun lalu, sebuah survei menyebutkan hampir 30% pengguna ponsel pintar di Indonesia memakai layanan Telegram. Di sana ada grup sejarah, grup kebudayaan, grup ekonomi.

Hal senada disampaikan pengamat media sosial Nukman Luthfie. Pemblokiran tidak tepat untuk jangka panjang. Dalam jangka panjang kebijakan itu tidak tepat karena menurut dia manfaat aplikasi pesan maupun media sosial lebih banyak ketimbang mudaratnya. Ia lebih menekankan pada edukasi dan penegakan hukum.

Penting juga diperhatikan, stereotip lama bahwa teroris adalah orang miskin dan tak berpendidikan sehingga mudah dibujuk tidak berlaku lagi.Radikalisme justru tumbuh subuh di kalangan berpendidikan dan menengah-atas. Dikutip Tempo, penelitian Haroon Ullah, profesor dari George Twn University, Amerika Serikat, menemukan, kelompok radikal di Pakistan justru kelas mengah yang frustasi atas kegagalan pemerintah. (*)

Penulis: Ahmad Suroso
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help