TribunPontianak/

Pengungsi Mungguk Payan Berharap Penyelesaian Tata Batas Lahan Sengketa

Pemkab tidak bisa mencampuri. Kita selesaikan proses hukum adat dulu di tingkat Kabupaten Sintang.

Pengungsi Mungguk Payan Berharap Penyelesaian Tata Batas Lahan Sengketa
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / RIZKY PRABOWO RAHINO
Lokasi pengungsian sementara para warga RT 05 Dusun Mungguk Payan Kecamatan Ketungau Tengah di Desa Martiguna, Kelurahan Sengkuang, Minggu (16/7/2017) sore. Pantauan tribun, jumlah pengungsi bertambah. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG – Dua bulan mengungsi, puluhan warga Rukun Tetangga (RT) 05 Dusun Mungguk Payan masih enggan pulang ke daerah asal. Para warga masih menunggu penyelesaian tapal batas sengketa lahan di Mungguk Payan, Kecamatan Ketungau Tengah.

Jumlah pengungsipun bertambah dari sebelumnya 10 Kepala Keluarga (KK) menjadi 12 KK. Total pengungsi yang terdiri dari orang dewasa, remaja dan anak-anak ini menjadi 60 orang.

Otomatis jumlah sekat ruangpun yang jadi tempat tinggal sementarapun bertambah. Dari tiga lokal tanpa sekat kini menjadi 12 blok ruang. Ruang tinggal sementara itu berukuran 2x2 meter. Berdindingkan papan semperan dan atap seng bekas.

Sebelum eksodus, latar belakang masalah adalah sengketa tanah antara Iskandar dan Sugeng. Satu diantara pihak yang bersengketa, Iskandar mengatakan dirinya beserta warga-warga RT 05 masih ingin mencari keadilan.

“Kami masih bertahan karena ingin menyelesaikan permasalahan ini. Tata batas harus selesai dulu,” ungkapnya saat diwawancarai Tribun Pontianak di Desa Martiguna, Kelurahan Sengkuang, Minggu (16/7/2017) sore.

Jika permasalahan batas belum selesai, Iskandar menilai tentu penyelesaian sengketa masih perlu waktu lama. Iskandar menceritakan sebelumnya kasus sengketa lahan antara dirinya dan Sugeng telah diselesaikan secara hukum adat setempat.

Hasil keputusan, Sugeng dinyatakan pemilik sah tanah sengketa. Namun, Iskandar menilai keputusan merugikan dirinya. Karena tidak puas, dirinya mengajukan banding ke jenjang lebih tinggi yakni DAD Kabupaten Sintang.

“Kami ingin hak-hak kami dikembalikan lagi. Karena kami sudah hidup di sana belasan tahun. Sudah kami ajukan banding dan menunggu waktu pelaksanaan sidang adat,” katanya.

Istri Iskandar, Erni juga menyuarakan hal sama. Kendati ada jaminan keselamatan dan keamanan dari Kapolres Sintang dan Bupati Sintang, keluarganya bersama warga lain menolak pulang untuk sementara waktu.

Halaman
12
Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help