TribunPontianak/

Pegawai Pemerintahan Dilarang Terlibat Politik Praktis

Kalau tenaga honor, kontrak, PNS terdaftar di partai tidak diperbolehkan, yang bersangkutan akan di panggil secepatnya.

Pegawai Pemerintahan Dilarang Terlibat Politik Praktis
Net
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Muhammad Fauzi

TRIBUNPONTIANAK. CO. ID, KAYONG UTARA - Kepala Bagian Kepegawaian Daerah Kayong Utara Agus Suratman tegaskan bahwa menjelang Pilkada di Kabupaten Kayong Utara, tidak ada PNS ataupun Pegawai Kontrak yang terlibat politik praktis.

Terkait adanya foto yang tersebar di Facebook yang mana satudiantara pegawai kontrak dengan inisial MG ini menggunakan atribut partai Golkar, Agus Suratman membenarkan bahwa yang bersangkutan masih aktif sebagai pegawai kontrak, dan dirinya berjanji akan memanggil yang bersangkutan untuk memastikan keterlibatannya di partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Kalau tenaga honor, kontrak, PNS terdaftar di partai tidak diperbolehkan, yang bersangkutan akan di panggil secepatnya. Kalau memang terbukti sanksi sesuai perjanjian kerja, bisa sampai ke pemberhentian," jelas Kepala Bagian Kepegawaian Daerah (BKD) Agus Suratman saat ditemui diruang kerjanya, Senin (17/7/2017).

Baca: Kayong Utara Kabupaten Pertama Lakukan Penandatanganan NPHD

Dilanjutkan Agus Suratman, ketentuan tersebut sudah di atur di dalam undang-undang, dan kalau memang terbukti menurut Agus akan ada sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

"Sudah jelas sesuai aturan perundang undangan yang berlaku bahwa PNS itu dilarang terlibat langsung dengan Partai Politik, berpolitik praktis itu dilarang, jelas ada sanksinya. jadi kalau ada PNS atau PTT yang melanggar peraturan perundang undangan akan kita beri sanski sesuai perundang undangan yang berlaku,"terangnya lagi.

Menurut Agus, peraturan ini memang mengikat sesuai kesepakatan pada penandatangan kerja sehingga tidak hanya berlaku kepada PNS saja, namun pegawai Kontrak, dan honor sudah diatur hal tersebut. Terkait foto yang tersebar di Facebook dikatakannya akan dijadikan bukti untuk pemanggilan yang bersangkutan, untuk mengkroscek kebenarannya.

"Apabila ada tenaga kontak yang terbukti berpolitik praktis akan kita upayakan pembinaan, mungkin bertahap, berjejang. itu (foto) bisa jadi bahan kita untuk memanggil yang bersangkutan, "ungkapnya.

Penulis: Muhammad Fauzi
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help