TribunPontianak/

Gelar Rapat Paripurna Tekait Raperda Usulan Tunjangan Ketua dan Anggota DPRD

Pada prinsifnya mengenai anggaran 2016, yang telah WTP dari setiap fraksi hanya mendalami hal-hal yang berkaitan dengan kinerja

Gelar Rapat Paripurna Tekait Raperda Usulan Tunjangan Ketua dan Anggota DPRD
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / SYAHRONI
Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono saat foto bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Heri Mustamin 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - DPRD Kota Pontianak menggelar sidang paripurna terkait pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap tujuh Rancangan Peraturan Daerah Kota Pontianak dan Pendapat Wali Kota Pontianak terkait inisiatif peraturan daerah Kota Pontianak terhadap rancangan  keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kota Pontianak, oleh DPRD. 

"Hari ini adalah pembacaan pemandangan dari fraksi terkait delapan Raperda yang ada.  Kalau Raperda rutinitas itu pertanggungjawaban  anggaran 2016.  Pada prinsifnya mengenai  anggaran 2016, yang telah WTP dari setiap fraksi hanya mendalami hal-hal yang  berkaitan dengan kinerja," ucap Heri Mustamin,  Senin (17/7/2017).

Kemudian  dikatakan Heri DPRD menyoroti,  mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena ini menjadi penting disebutnya, PAD sudah sampai pada titik ambang jenuh dan akan turun.

"Makanya ini menjadi perhatian serius bagaimana Pemkot berinovasi untuk meningkatkan PAD," jelasnya. 

Selain itu ia katakan kalau Raperda lainnya berkaitan  dengan Perda  yang telah dicabut  oleh Mendagri beberapa waktu lalu,   tapi saat ini ada keputusan MK untuk membatalkan itu.

"Karena mendagri tidak boleh mencampuri dan mencabut Perda, kita akan kaji ulang Perda yang ada itu.  Kalau memang masih layak dan tidak memberatkan masyarakat maka akan diberlakukan lagi. Mendagri  dalam putusan MK tidak berwenang dan tidak boleh mencabut Perda," tegasnya. 

Kemudian Perda yang tidak kalah penting dikatakannya adalah Perda berkaitan dengan tata ruang,   berkaitan dengan zonasi di Kota Pontianak.  Ini disebutnya menjadi penting  untuk dibahas dan diundangkan. "Karena kita semakin hari semakin melihat semraut kota.  Perda zonasi ini juga memperjelas terkiat keberadaan dan letak pembangunan kedepannya,  misal hotel agar kedepan tidak bermasalah," tambahnya. 

Selain itu terkait Perda yang mengenai tunjangan transportasi ketua dan anggota  DPRD, Heri katakan itu hanya menyikapi PP nomor 18 tahun 2017 dan ini perubahan dari  PP 24 tahun 2004 lalu mengenai gaji dan tunjangan dewan.  

"PP ini berkaitan dengan tunjangan dan gaji, serta administrasi  ketua dan anggota  DPRD. Gaji anggota DPRD  sejak 2004 lalu tidak pernah naik.  Ini nanti memang ada beberapa perbaikan  tunjangan," katanya. 

Dikatakannya juga kalau ia untuk nominal tunjangan dewan, ia sebut tidak siqnifikan,  tapi ada perbaikan seperti tunjangan reses,  kemudian ada perbaikan tunjangan kominikasi Intensif.

"Kalau tunjangan yang lainnya masih sama.  Saat ini saja tunjungan beras untuk DPRD itu hanya Rp 6 ribu perkilonya.  Saat ini mana ada beras seharga itu.  Disisi  lain kita sebagai anggota DPRD tetap bersyukur. Dengan adanya perubahan PP ini semoga kinerja dari setiap anggota DPRD semakin meningkat dan lebih  baik lagi," harapnya. 

Ditegaskannya untuk nilainya saat ini belum ada,  nanti akan ada pihak apraisal yang menilainya, berapa nilainya dan seperti apa nantinya.

"Kita juga yakin pemerintah daerah saat ini belum mampu membelikan kendaraan satu-satu bagi anggota maka sistemnya sewa saja atau seperti apa.  Ini masih dalam kajian,  dan akan dilihat kemampuan keuangan daerah," pungkasnya.

Penulis: Syahroni
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help