TribunPontianak/

Edi: Raperda Inisiatif Dewan Terkait Tunjangan Masih Dalam Proses Pembahasan

Kemudian revisi Perda sarang burung walet karena sempat booming dan hilang, sekarang mulai lagi

Edi: Raperda Inisiatif Dewan Terkait Tunjangan Masih Dalam Proses Pembahasan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / SYAHRONI
Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono saat foto bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Heri Mustamin 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID PONTIANAK - Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, yang menggantikan Wali Kota Pontianak dalam Sidang Paripurna terkait pemandangan fraksi terkait tujuh Raperda dan ia juga membacakan tanggapan wali kota terkait satu raperda inisiatif DPRD mengenai tunjungan ketua dan anggota DPRD.

Menurut Edi, yang paling dan urgen saat ini adalah pembahasan Perda tentang rencana detail tata ruang kota, karena Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) disebutny sudah di Perdakan tinggal detailnya untuk memberikan arahan yang jelas.

"Karena tata ruang Pontianak kan terbatas, supaya jelas arahannya dan tertata rapi sampai ke skala 1:5000. Tujuannya untuk lebih memudahkan dalam perencanaan dan pengawasan sehingga arah pembangunan jelas," ucapnya, Senin (17/7/2017).

Selain itu yang tidak kalah urgen menurutnya Raperda tentang alat tera, untuk mengecek timbangan yang sekarang sudah diserahkan dari Badan Meteriologi ke Pemerintah Kota Pontianak.

"Ada Raperda tentang ketenagakerjaan untuk kemudahan bekerja. Kemudian revisi Perda sarang burung walet karena sempat booming dan hilang, sekarang mulai lagi," tambahnya.

Mengenai Raperda inisiatif dewan tentang penyesuaian biaya tunjangan pimpinan dan anggota dikatakannya sedang dibahas.

"Kan ada pembahasan lebih lanjut, yang penting kita tetap mengacu pada aturan yang di atasnya. Karena kalau salah jadi temuan BPK, termasuk melihat ketersediaan APBD Kota Pontianak yang bisa menunjang kegiatan tersebut. Jumlahnya belum, baru pandangan umum nanti akan dirincikan dan disampaikan. Saya tidak bisa jelaskan secara detail, ini kan main angka, takut salah dan kita harus konsultasi juga ke BPK," jelasnya.

Adapun delapan Raperda yang sedang dibahas sebagai berikut.

1. Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2016.
2. Bangunan gedung.
3. Retribusi pelayanan tera-tera ulang.
4. Rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi Kota Pontianak.
5.Perubahan atas perda No 12 tahun 2013 tentamg penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kota Pontianak.
6. Perubahan atas Perda nomor 12 tahun 2009 tentang penyelenggaraan pendidikan di Kota Pontianak.
7. Perubahan atas Perda nomor 9 tahu 2011 tentang perubahan atas Perda nomor 13 tahun 2006 tentang pengawasan, pengendalian, dan pengusahaan budidaya burung walet dalam daerah Kota Pontianak.
8. Perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2010 tentang pelayanan publik pemerintah Kota Pontianak.

Sedangkan satu Raperda inisiatif DPRD adalah, Raperda hak keuangan dan administratif ketua dan anggota DPRD.

Penulis: Syahroni
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help