TribunPontianak/

Marsianus Klaim Koperasi di Kalbar Bersih

Koperasi di Kalbar masih bersih. Masyarakat memang harus bijak dan hati-hati menjatuhkan pilihan dalam berinvestasi.

Marsianus Klaim Koperasi di Kalbar Bersih
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / MASKARTINI
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kalimantan Barat, Ir Marsianus SY 

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK -Menanggapi adanya koperasi di luar Kalbar yang menjadi kedok investasi bodong, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kalbar Marsianus SY mengajak masyarakat Kalbar bijak dan berhati-hati. Ia mengatakan koperasi binaan pusat yang dalam pengawasan, salah satunya adalah koperasi pandawa yang keberadaannya di luar Kalbar. Marsianus memastikan koperasi di Kalbar bersih.

"Koperasi di Kalbar masih bersih. Masyarakat memang harus bijak dan hati-hati menjatuhkan pilihan dalam berinvestasi. Jangan mudah terpengaruh dengan iming-iming bunga tinggi atau cash back besar (tidak rasional). Sebaiknya periksa atau tanya legalitas usahanya, tanya dinas koperasi kalau bersangkutan ngakunya berbadan hukum koperasi,"ujar Marsianus pada Jumat (14/7/2017).

Perkembangan koperasi di Kalbar, kata Marsianus dari 4.390 unit koperasi yang ada di Kalbar, yang mampu bertahan sampai saat ini hanya 3.024 unit koperasi. Pada 2016 sesuai dengan SK Menteri Koperasi dan UKM Nomor 114 Tahun 2016 tanggal 22 Desember 2016, 930 unit koperasi di Kalbar di bubarkan salah satunya karena penyalahgunaan fungsinya.

Jika selain koperasi masyarakat sanksi untuk menghindari hal yang merugikan sebaiknya kata Marsianus tanyakan ke OJK atau pihak kepolisian. "Ketika menjadi anggota koperasi maka yang bersangkutan adalah salah satu pemilik koperasi sehingga mempunyai hak dan kewajiban mengawasi, membesarkan usaha koperasi tersebut,"ujarnya.

Sesuai ketentuan yang berlaku, Marsianus mengatakan dari Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalbar, mengawasi koperasi yang berbadan hukum di Provinsi Kalbar. "Pengawasan terhadap koperasi yang berbadan hukum selama ini sudah berjalan. Walaupun pengawasan yang dilakukan belum optimal karena minimnya dana," tandasnya.

Penulis: Maskartini
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help