TribunPontianak/

Cuti Bersama Sektor Swasta Tahun 2017, Ini Keputusan Menaker RI

Kelima, pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan operasional perusahaan.

Cuti Bersama Sektor Swasta Tahun 2017, Ini Keputusan Menaker RI
Ilustrasi
Kalender 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Tito Ramadhani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kalbar, Suherman menyampaikan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No 184 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Cuti Bersama di Sektor Swasta tahun 2017.

Suherman berharap, hasil Keputusan Menteri ini, dapat dirundingkan pekerja atau buruh kepada pihak perusahaan dengan baik.

"Diminta untuk anggota, merundingkan bersama cuti bersama ini dengan baik ke perusahaan. Agar tidak terjadi konflik perburuhan. Mintakan agar cuti tidak dipotong cuti tahunan. Bagi yang bekerja, mintakan dibayarkan lembur. Kemudian untuk perusahaan, diminta agar menerapkan kepedulian sosial dengan baik," pintanya, Selasa (20/6/2017).

Tujuh poin Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI, M Hanif Dhakiri tersebut, ditetapkan, Senin (19/6/2017).

Baca: Presiden Tetapkan Jadwal Cuti Bersama Lebaran 2017

"Pada poin pertama, Menteri Ketenagakerjaan menetapkan Pedoman Pelaksanaan cuti bersama di Sektor Swasta tahun 2017 dengan berdasarkan pada penetapan cuti bersama tahun 2017, sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2017 tentang Cuti Bersama tahun 2017, yaitu pada tanggal 23, 27, 28, 29 dan 30 Juni 2017 (Jumat, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah dan tanggal Selasa, 26 Desember 2017 sebagai cuti bersama Hari Raya Natal," ujar Suherman.

Kedua, pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, merupakan bagian dari pelaksanaan cuti tahunan dan dilakukan secara bersama-sama.

Kemudian poin ketiga, pekerja atau buruh yang bekerja pada hari cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, hak cuti tahunannya tidak berkurang dan kepadanya dibayarkan upah seperti hari kerja biasa.

Keempat, pekerja atau buruh yang melaksanakan cuti pada hari cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, hak cuti yang diambilnya diperhitungkan dengan mengurangi hak atas cuti tahunan pekerja atau buruh yang bersangkutan.

Kelima, pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan operasional perusahaan.

Keenam, pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bersifat fakultatif atau pilihan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh dengan pengusaha, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan peraturan perundang-undangan.

Ketujuh, Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Penulis: Tito Ramadhani
Editor: Marlen Sitinjak
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help